Tempati Kantor Baru, Ini Perjalanan Ombudsman Perwakilan Sumut

RADARMEDAN.COM - Ombudsman RI Perwaklan Sumatera Utara kini resmi memiliki kantor baru di Jalan Asrama Nomor 18 Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara. Pengguntingan pita peresmian kantor baru dilaksanakan Perwakilan Ombudsman Pusat oleh Dadan S Suharmawijaya, Jumat 26/4/2024 siang.

Peresmian ini dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Dr. Hassanudin di wakili Asisten Administrasi dan Perekonomian, H. Agus Tripriyono, Kapolda Sumut, Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi di wakili Auditor Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Bostang, mewakili Kakemenhukham Sumut, mewakili Kepala BPN Provinsi Sumut, mewakili Wali Kota Medan yang diwakili Asisten I, 3 orang Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumut - Provinsi Aceh sebelumya, Dr. Faisal Akbar Nasution, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumut, Dedy Irsan dan Abyadi Siregar, para undangan yang dihadiri sejumlah pimpinan redaksi media dan Insan Pers, LSM, Pimpinan BNI, mewakili Pimpinan Mandiri Taspen, Kedan Ombudsman dan lainnya.

Mengawali sambutan awalnya, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara James Marihot Panggabean menyampaikan terimakasih atas kehadiran para undangan dan pejabat yang hadir. Setelah itu memaparkan keberadaan ORI Sumut.

"Bapak Ibu sekalian peresmian perpindahan kantor sebenarnya sudah terlambat, perpindahan ini sudah kami lakukan di akhir Desember tahun 2023 dan kami aktif di kantor baru ini sejak tanggal 2 Januari 2024," ujarnya mengawali.

James memaparkann pertama kali menerima laporan masyarakat adalah tanggal 24 Januari 2008.  Pertama kali ketika dibentuk di Sumatera Utara ini tahun 2008, menerima Laporan masyarakat itu terkait pelayanan publik.

"Bapak Ibu sekalian kami mengundang dalam acara resmi ini kami berpindahkan kantor, kami juga sangat berterima kasih untuk pihak BNI yang telah membantu kami untuk menyediakan ATM BNI di kantor ini yang mana dahulu ini rumah sakit ini belum ada ATM sama sekali," ucapnya.

Ia juga memperkenalkan pimpinan Ombudsman sejak tahun 2008 sampai tahun 2023.

"Yang pertama Bapak DR Faisal, inilah pertama kali tahun 2008 sampai tahun 2013,  juga adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sampai saat ini. Yang kedua ada pak Dedy Irsan, Maret 2008 sampai dengan Oktober  2013 selanjuntnya menjabat ORI Jakarta Raya. Selanjutnya pak Abyadi Siregar dari  2013 sampai tahun 2023 beliau 2 periode.Terima kasih pak," ucapnya.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi di wakili Auditor Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Bostang dalam sambutannya menyampaikan terimakasihnya bahwa sejak lama sudah menjain komunikasi dengan pimpinan Ombudsman.

"Syukur dan terimakasih kita atas perpindahan kantor Ombudsman perwakilan di Sumatera Utara ini dengan situasi yang kondusif aman.Hubungan ini merupakan partner kerja dari pada Kepolisian Republik Indonesia, banyak masukan-masukan yang diberikan kepada kami untuk kami tetap melakukan pembenahan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat karena setiap tahun penilaian itu masih ada ya jadi zona hijau kuning merah dan itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara, termasuk dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mewujudkan hakamtimas yang kondusif," jelasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Dr. Hassanudin di wakili Asisten Administrasi dan Perekonomian, H. Agus Tripriyono dalam sambutannya menyampaikan Gubernur tidak bisa hadir karena ada pelantikan Pj Bupati Dairi.

" Inilah wujud dari komitmen Pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 dapat kita maknai bahwa pengawasan pelayanan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik bersih dan efisien tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh keadilan rasa aman dan kesejahteraan yang lebih baik untuk itu tanggung jawab negara dalam menjaga masyarakat agar bisa terlayani," ucapnya.

Ia menambahkan pelayanan publik harus senantiasa dijaga dan diawasi bagaimanapun pekerjaan melayani publik adalah pekerjaan yang harus dilakoni dengan hati nurani dan tanggung jawab yang tinggi.

"Meminimalisir diskriminasi memperkuat integrasi integritas dan mencegah korupsi serta nepotisme kita tahu bahwa penanganan pengaduan yang efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ucapnya.

Ia menambahkan layanan publik pemerintah yang bekerja dalam pilar-pilar akuntabilitas inilah sejatinya konsepsi demokrasi kerakyatan yang selaras dengan berbagai misi yang diemban. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewakili Bapak Gubernur mengucapkan selamat atas peresmian kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini semoga dengan adanya gedung kantor ini bisa menjadi rumah bagi masyaraka," tutupnya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Pusat di wakili Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan Suparjo Suharmawijaya menyampaikan rasa syukurnya atas perolehhan kantor yang lebih baik.

"Sampai hari ini kita bisa punya kantor yang cukup representatif, dan saya berterima kasih kepada teman-teman  yang sampai saat ini masih  bersemangat. Semoga dengan adanya kantor baru di sini yang sebetulnya Ini kantor memang hibah dari pemerintah provinsi ini prosesnya agak lama. Waktu sambutan Bapak Edi Rahmayadi bilang kita ini pemerintah kabupaten kota dan provinsi dikasih raport merah, kuning, hijau, nah saya ini selaku Gubernur sih ngasih raport merah untuk teman merah dari sisi kantornya," papar Dadang.

Ia menyampaikan rasa syukurnya sudah bisa beraktivitas di sini meskipun dalam kondisi yang ya masih serba terbatas.

"Ombudsman selalu ingin hadir khususnya di Sumatera Utara ini sudah banyak bekerja sama yang selain dengan mitra-mitra institusi pemerintah, saya apresiasi dari perjalanan teman-teman di Sumatera Utara di Ombudsman, yang memang di sini ada program khusus terkait dengan kelas pelayanan publik yang sebetulnya jadi contoh untuk perwakilan-perwakilan yang lain.Kehadiran mitra terutama dari masyarakat, pengawasan masyarakat memang saat ini adalah eranya.Ombudsman cuman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Era masyarakat yang begitu terbuka saat ini sudah merubah total ya tata kelola kita tata pemerintahan, kita enggak pernah kita ini sudah banyak berubah dengan kondisi sekarang dan peran masyarakat menjadi sangat tinggi," ucapnya.

Ia berharap depan akan memperluas fasilitas-fasilitas yang lebih banyak menampung aktivitas publik.

Menurut Dadang era transformasi digital pilar bertambah satu yaitu IT Teknologi Informasi. Bukan value sebagaimana value-nya transparansi akuntabilitas sama partisipasi, kalau dulu jadi pilar keempat ini merubah tiga value. Jadi kalau dulu yang namanya transparansi itu kita mengartikan transparansi pakai bahasa sederhananya buka tirai gitu ya buka tirai tembus pandang bisa dilihat oleh orang apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat bisa melihat itu buka tirai gitu itu konsep transparansi model dulu kira-kira bayangannya begitu, sekarang karena hadir pilar keempat transparansi bukan itu lagi kita bukan hanya buka tirai tapi buka jendela dan pintu sekarang transparansi itu bukan hanya bisa dilihat tapi bisa disentuh bisa diakses. Masyarakat akan seperti itu dengan hadirnya pilar keempat teknologi informasi IT.

Dadang bahkan mencontohkan pertanggungjawaban era digital. 

"Orang mulai mengadili kita, dulu ada yang sempat terangkat Sekda istrinya pakai sepatu yang branded gitu ya kemudian dihujat sama netizen Wah itu istrinya Sekda harga sepatunya sekian, waktu itu nggak tahu saya ya mungkin bisa dicari di media menyampaikan klarifikasi klarifikasi bahwa  istri saya tidak memakai merek itu yang seharga rp 85 juta tapi itu adalah sepatu yang KW, KW hanya seharga ya mungkin di bawah 5 juta selesai nggak masalahnya terklarifikasi? nggak masalahnya tidak selesai justru netizen malah menghujat oh ini pejabat negara pejabat pemerintah malah mempromosikan barang KW. Jadi sekarang saya kemana-mana suka hati-hati juga suka ini juga ya karena apa kita diminta pertanggungjawaban oleh bahkan orang yang enggak ada hubungannya sama kita," pungkasnya.

Ia berharap ruang kerja sejak resmi kita berpindah ke kantor baru bisa tersosialisasi, sehingga masyarakat bisa mengadu baik lewat media elektronik maupun langsung datang, sehinga kehadiran kantor Ombudsmen mendekatkan dengan masyarakat Sumatera Utara.

Usai acara seremonial di aula, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Dadan Suparjo Suharmawijaya dan foto bersama dengan pejabat Ombudsman Sumut dan undangan dan temu pers.

Saat ditanya wartawan media ini program prioritas Ombudsman menyampaikan tiga program prioritas diantaranya :

1. Mengundang dan menunggu partisipasi masyarakat melaporkan kepada Ombudsman RI ketika adanya dugaan pelangaran pelayanan publik.
2. Aktif membaca dan melihat pemberitaan media massa dan lokal terkait permasalahan pelayanan publik, dan akan investigasi secara inisyatif, termasuk menindaklanjuti 
3. Membangun koordinasi kerja dengan instansi vertikal pemerintah daerah dengan menangani laporan, tidak hanya menangani masalah tapi menjadi bagian dari solusi yang tepat sasaran.

James Marihot Panggabean menambahkan secara personalia dan bidang  tidak ada perubahan, akan tetapi meningkatkan budaya kerja pola kerja yang berbeda dengan kantor lama. Menurutnya sebelumnya spot layanan publik hanya di Pemda, selanjutnya akan adakan di, Bandara, BUMN, BPN, Kepolisian. Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara. (HM)/pe

Berita Terkait

• Wakil Walikota Medan Tangkap Tangan Pembuang Sampah di Sungai Babura
• Walikota Sibolga Terpilih Sebagai Asia Best Mayor Of The Year 2019
• Presiden Jokowi dan Ibu Negara akan Keliling Tiga Hari di Danau Toba
• Gubernur Ajak Mahasiswa Pelajar Manfaatkan Peluang Beasiswa

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
• Ini Ciri-ciri Virus Corona, Dirasakan Penderita COVID-19 Hari ke Hari
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu