RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara Marihot Simanjuntak, Kabag Hukum Welly Simanjuntak, SH, MH, dan beberapa OPD terkait melaksanakan acara penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tentang Sinergi Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Baik Litigasi ataupun Non Litigasi, bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Selasa (30/05/2023).
Dalam arahan dan bimbingannya Bupati Nikson Nababan mengatakan bahwa maksud Nota Kesepakatan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, meningkatkan Kerjasama, Koordinasi dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non ligitasi serta melakukan penyelamatan atas keuangan, kekayaan, asset negara dan daerah.
“Adapun Hasil pencapaian penyelamatan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Perusda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara penagihan pupuk bayar pasca panen berdasarkan kuasa dari Perusda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara kepada Jaksa Pengacara Negara Tahun 2021 s.d tahun 2023 sebesar Rp. 1.068.292.953,6,"ujar Bupati Nikson Nababan.
Diakhir arahannya, Bupati Nikson menyampaikan harapannya.
“Dengan diadakannya acara penandatanganan Nota Kesapakatan ini, saya harap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, meningkatkan Kerjasama, Koordinasi dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah hukum khususnya dalam penyelamatan keuangan, kekayaan, aset negara dan daerah," jelas Bupati.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Much Suroyo,SH dalam sambutannya mengatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara tetap berkomitmen akan melakukan pendampingan hukum secara Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemkab Tapanuli Utara, baik litigasi ataupun non litigasi sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini.
"Kiranya keharmonisan dan kekompakan antara Tim Jaksa Pengacara Negara yang dikoordinasikan oleh Bidang DATUN Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Kabupaten tetap dipertahankan dan berkolaborasi dalam Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Karena beberapa capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan uang negara adalah tidak terlepas dari Komitmen Bapak Bupati Taput Nikson Nababan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tanpa ada pandang bulu," tuturnya.
Turut Hadir Kasi Datun, Natalia Swana Rita SH MH, Direktur PDAM Mual Natio Kab, Tapanuli Utara dan Plt Direktur Perusda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara.
Dahlia Simorangkir/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)