Keterangan Gambar : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Simalungun, H Zonny Waldi secara resmi membuka Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (30/10/2024).
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Simalungun, H Zonny Waldi secara resmi membuka Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (30/10/2024).
Sidang GTRA ini diselenggarakan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Simalungun untuk penetapan objek dan subjek redistribusi tanah tahun anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Simalungun.
Dalam sidang GTRA ini menargetkan sebanyak 2.100 bidang tanah sekaligus terealisasinya sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Simalungun sampai dengan Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Simalungun H Zonny Waldi mengatakan, reformasi agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset untuk kemakmuran rakyat.
Redistribusi tanah yang dilaksanakan ini sangat mendasar, untuk kebutuhan mengadakan pembagian tanah bagi masyarakat dengan aset-aset negara, dan memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan.
Dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah Tahun 2024 diharapkan tidak menimbulkan sengketa dan konflik agraria di wilayah Simalungun, serta dapat di selesaikan dengan adil, bermanfaat dan berketetapan hukum.
"Harapan saya bidang-bidang yang sudah masuk dalam objek akan dibahas secara clear, harus clear dia, jangan nanti sertifikat sudah keluar, baru nanti di data kembali atas tanahnya, dan timbul masalah,"tandas H Zonny Waldi.
Selanjutnya, H Zonny Waldi menyampaikan, dengan ditargetkannya sebanyak 2.100 bidang tanah sekaligus terealisasinya sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Simalungun, menjadi wujud nyata dari semangat yang tinggi Pemkab Simalungun dalam penyelesaian konflik agraria di masyarakat.
“Saya meminta kepada para pangulu sebagai ujung tombak di nagori masing-masing, agar memastikan bahwa objek yang sudah ditetapkan tidak ada bersinggungan kepemilikan kepada masyarakat," pungkas H Zonny Waldi.
Sementara itu Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Simalungun, Moren Naibaho, menyampaikan, melalui kegiatan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun hingga 2023 telah berhasil di sertifikatkan sebanyak 1.920 bidang tanah.
"Sudah kita lakukan inventarisasi dan kita targetkan di tahun 2024 sebanyak 2.100, disetiap nagori hingga kecamatan, namun pengukurannya sampai saat ini masih 1.920 bidang yang sudah selesai," jelas Moren.
Untuk tahun 2024, menurut Moren, pihaknya melalui kegiatan sertifikasi redistribusi tanah ini pada tahap pertaman menargetkan sebanyak 1.100 bidang tanah, yang berobjek di 20 Nagori.
“Yang nantinya kita sidangkan dan bahas, dengan mengundang pangulu-pangulu dari setiap nagori itu di tahap I ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan peserta objek dan subjek redistribusi tanah tahun anggaran 2024,"ujarnya.
"Kita rencanakan sebelum memasuki bulan November, sidang untuk tahap Kedua pembahasan terhadap 1.100 bidang akan kita laksanakan,"ujar Moren menambah.
Acara di akhiri dengan penandatanganan berita acara sidang yang di lakukan oleh Plt. Bupati Simalungun, Zonny Waldi, Kakan ATR/BPN Simalungun Moren Naibaho, dan Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Kabupaten Simalungun, Djamahaen Purba.
Rakor GTRA tersebut juga dihadiri oleh Sejumlah Instansi terkait, Camat, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Amon Charles Sitorus, dan Kabag Hukum Frangky Purba, dan unsur OPD terkait.(Ril/Jaith)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)