_JPG_(3)1.jpg)
Keterangan Gambar : Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 BPSDM Provsu : APBD Cerdas, Belanja Efektif, Dampak Maksimal di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Gedung Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (3/9/2026).
RADARMEDAN.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan, menurutnya, harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026). Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring tersebut diikuti 1.400 ASN dari lingkungan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Dalam arahannya, Timur menyampaikan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi dari sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” ucapnya.
Timur juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan.
Kedua, perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran, menurutnya, harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja. Setiap perangkat daerah perlu terus mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah dan mengarahkan sumber daya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.
Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kata Timur, tidak hanya berperan menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan menyebutkan webinar tersebut diikuti 1.400 peserta. BPSDM Sumut, katanya, terus berkomitmen menyediakan wadah bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kompetensi.
Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mutlak agar ASN tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan tantangan zaman. Karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan analisis anggaran agar alokasi dana tidak sekadar habis terserap, tetapi mampu memberikan nilai tambah.
Webinar tersebut juga menjadi sarana melatih ASN agar mampu menyusun anggaran berbasis prioritas daerah dan kebutuhan riil publik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD.
“Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (FS)/PE
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_JPG_(3)1.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)