Keterangan Gambar : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar rapat koordinasi (rakor) pemerintahan di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Kamis (3/10/2024).
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar rapat koordinasi (rakor) pemerintahan di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Kamis (3/10/2024).
Rakor tersebut membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2024, dipimpin langsung oleh Plt Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi didampingi Sekda Esron Sinaga.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Simalungun menyampaikan, dalam rangka menjaga dan keikutsertaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.
"Ada rambu-rambu yang harus di jalani dan di patuhi, adanya netralitas ASN, bukan tidak boleh memilih, tolong diperhatikan dengan serius,"ujar H Zonny Waldi.
Ia juga mengingatkan dengan tegas, jika ada ASN sengaja ikut berkampanye, akan mendapatkan konsekuensinya sesuai aturan yang telah ada.
"Tolong juga diinformasikan kepada pegawai-pegawai yang di lapangan agar tidak melakukan kegaduhan di masyarakat,"kata H Zonny Waldi.
Sisilain, Plt Bupati juga mengingatkan Kepada beberapa OPD terkait dalam penyerapan dan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara maksimal hingga di tingkat Nagori maupun kecamatan.
"Jangan lengah walaupun dalam masa Pilkada Serentak Tahun ini, dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat diperbaiki,"pungkas H Zonny Waldi.
Sebelumnya, Sekda Esron Sinaga meminta kepada perangkat daerah untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda kabupaten dan forum pimpinan nagori hingga kecamatan untuk membangun sinergitas antar instansi dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.
"Diminta kepada kita semua, dapat menjaga kemarwahan seorang ASN untuk menjaga netralitas di lingkungan masing-masing, supaya pembangunan dan kemasyarakatan berjalan normal dan lancar," ujarnya.
Selain itu, Esron juga menekankan untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, seperti mempercepat informasi dan surat-menyurat serta administrasi agar mempermudah bagi masyarakat.
"Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan terealisasi target-target kita untuk membangun Simalungun,"ujar Esron.
Rapat tersebut juga membahas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat, seperti persediaan air minum, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan masyarakat yang bersubsidi, bantuan-bantuan dari pusat yang tidak tepat sasaran dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas.
Rakor tersebut diikuti oleh Staf Ahli Bupati Simalungun, Asisten, para pimpinan perangkat daerah, 32 camat, Pangulu, Lurah, serta Kepala UPTD/Koordinator Wilayah, baik puskesmas dan pendidikan se-Kabupaten Simalungun.(Ril/Jaith)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)