Keterangan Gambar : Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan(kompas.com)
RADARMEDAN.COM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp100 triliun per tahun, untuk menyerap komoditas bahan pokok hasil para petani. Zulhas menyebut usulan itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, anggaran sebesar itu diperlukan untuk mendukung kesejahteraan para petani. Sehingga mereka bisa fokus menanam yang pada akhirnya harga bahan pokok terjangkau dan pasokan terjaga.
Selain mencukupi kebutuhan pangan nasional, impor pangan juga bisa ditekan.
"Petani itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Kita ingin petani mengurus pertanian saja, tidak perlu mengurus harga. Kita akan atur itu sehingga Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas seperti dikutip dari Antara, Minggu (25/9/2022).
Jika Presiden Jokowi setuju, BUMN seperti Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bisa menjadi pihak yang akan menyerap hasil pertanian para petani.
"Nanti ada RNI atau Bulog yang akan melakukan itu rencananya. Memang mesti harus duduk bersama lagi," ujar Zulhas.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok sejauh ini masih relatif stabil meski tergolong rawan mengingat tidak adanya cadangan pangan seperti jagung dan kedelai sehingga perlu ditata lebih lanjut.
"Negara ini tidak ada stoknya, jagung tidak ada, kedelai tidak ada makanya ini harus ditata lagi," ucapnya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa harga beras saat ini mulai naik karena harga gabah naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.500 karena di tiap daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten membuat gabah.
Meski demikian, ia menegaskan segera mencari solusi untuk dapat menstabilkan harga beras mengingat pengaruhnya terhadap inflasi akan sangat tinggi.
"Soal beras tidak ada tawar menawar karena pengaruh beras terhadap (headline) inflasi 3,3 persen. Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar," jelasnya.
Oleh sebab itu, Zulkifli menyatakan peran Perum Bulog sebagai stabilisator harga harus dikembalikan seiring kondisi perusahaan BUMN ini sedang sulit mengingat susah mendistribusikan stok beras sebanyak 800 ribu ton karena ada bantuan sosial.
"800 ribu ton persediaannya. Ini bingung stoknya banyak tapi susah keluar. Dulu ada RASKIN, tiga bulan keluar. Jadi Bulog itu stabilisasi harus seperti dulu. Jangan komersil," tegasnya.(kompas.com/PR)
TAG : ekonomi,nasional