RADARMEDAN.COM, TAPUT - Terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Tapanuli Utara, penelusuran Lamhot Silaban, LSM BAKKIN data yang didapat dari sejumlah sumber, jumlah WNA/TKA yang ada di taput ada 18 orang, 15 orang punya Izin Tinggal Terbatas,dan 3 orang lagi punya Izin Tinggal Tetap.
Kamis, 21/07/2022 Lamhot didampingi awak media meninjau beberapa perusahaan di Taput yang mempekerjakan WNA.
LSM BAKKIN Taput Lamhot Silaban ST mencoba menggali informasi terkait keabsahan mereka tinggal di Taput, terlebih untuk bekerja.
"Dari pantauan kita ada dua perusahaan yang pasti kita ketahui mempekerjakan TKA, yaitu ; Proyek PLTMH di Kec. Sipoholon PT. Gading Energy Prima dan PLTMH di Kec. Pahaejulu, PT. Sumatera Pembangkit Mandiri, disitu kita temukan ada pekerja TKA, tidak menutup kemungkinan juga PT. SOL, informasi yang kita peroleh ada mempekerjakan TKA, ini konsen kita, " paparnya.
Menyikapi hal itu wartawan media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada pimpinan atau pejabat Proyek PLTMH Sipoholon sampai saat ini tidak ada jawaban, dan begitu juga Humas PLTMH Pahaejulu Nainggolan cenderung cuek dan tidak ada jawaban ketika di konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Kadisnaker Taput Sofyan Simajuntak ketika dikonfirmasi (12/07/2022) mengatakan bahwa izin tinggal sudah pasti izin kerja.
"Orang Asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki pasport, kemudian mereka akan mengurus ke imigrasi keperluan mereka masuk ke Indonesia, selanjutnya imigrasi akan menerbitkan ijin tinggal atau ijin melancong ataupun ijin kerja di Indonesia sesuai permohonan orang asing yang bersangkutan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia," jelas Sofyan.
Lanjutnya, biasanya kalau orang asing minta ijin tinggal berarti tujuannya bekerja, tentunya dalam proses itu pihak ke Imigrasian akan mempertanyakan hal itu untuk menerbitkan ketentuannya atau ijinnya Serta tenggang waktunya berapa lama yang bersangkutan akan tinggal di Indonesia.
Tak sampai disitu Sofyan menjelaskan berdasarkan ketentuan UU No.23/2014, bahwa Ijin penggunaan TKA, diterbitkan Pemerintah Pusat, PP 34/2021, tentang Penggunaan dan Pengawasan TKA, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, jadi sistem kontrak kerja mereka diatur dan dilaporkan kepada Provinsi.
"Pemerintah Kabupaten melaksanakan monitoring ketenagakerjaan melalui surat edaran agar para perusahaan melaksanan wajib lapor ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kabupaten agar Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan memediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan di Daerah Kabupaten," ujar Sofyan.
Menyikapi hal itu wartawan media ini dan tim melanjutkan menggali informasi terkait TKA yang ada di Taput ke kantor Imigrasi Permatang Siantar.
"Tidak pak , karna izin tinggal ada bermacam-macam pak," balas salah seorang pejabat Imigrasi melalui whatsapp.
Terkait tindak lanjut masalah ini Lamhot meminta pihak terkait yang mengurusi TKA/WNA ini, agar memonitoring ke lapangan, agar jangan kecolongan terkait segala SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Harusnya Pihak Pemkab Taput memerintahkan kepada pihak terkait agar benar-benar menertibkan hal ini, jangan sudah kejadian baru sibuk," pungkasnya.
Dahlia Simorangkir/pe
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)