Keterangan Gambar : Kantor KPU Sumut Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara (Foto : Heryanson Munthe)
RADARMEDAN.COM - Sejumlah jurnalis kecewa karena KPU Sumut dinilai pilih bulu dalam mengakomodir media yang bekerjasama dengan KPU pada jelang Pilkada Sumut 2024.
Hal tersebut disampaikan Heryanson Munthe, salah seorang jurnalis kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat 6/9/2024.
Menurutnya Sesuai yang dipersyaratkan KPU Sumut sejalan dengan pengumuman KPU No.479/HM.02-Pu/12/2024 tentang pendaftaran Media Center KPU Sumut pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024, media akan diverifikasi oleh KPU.
Adapun sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut diantaranya :
1. Foto Copy KTP Pemimpin Redaksi
2. Foto Copy NPWP Perusahaan
3. Surat Kerjasama media yang ditujukan kepada Ketua KPU Sumut
4. Akta Pendirian Perusahan
5. Surat Pengesahan Kemenhumkam
6. Dokumen Penanggung jawab/ pemimpin redaksi bersertifikat UKW Utama
7. Foto Copy Buku Rekening
8. Laporan Pajak Terakhir
9. Perusahaan Pers yang terdaftar dan Terverifikasi oleh Dewan Pers.
" Saya telah berulang mendatangi KPU, bahkan sudah bertemu dengan pak Maruli, nanti katanya akan diputuskan oleh ketua KPU, tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada jawaban," kata Munthe.
Ia juga menyampaikan sudah berulang mendatangi KPU, untuk menyampaikan berkas sesuai yang dipersyaratkan.
" Informasi yang kami peroleh ada ratusan wartawan dan media yang diakomodir, kalau memang tidak sesuai yang dipersayarakan, tidak apa-apa kita tidak diterima, tapi informasi dari rekan yang didalam ada ratusan yang tidak sesuai persyaratan diatas," ucapnya.
Ia juga meminta Ketua KPU Agus Arifin agar membenahi Humas yang dinilai tidak profesional.
" Pak ketua KPU, tolong dibenahi bagian Humas tau Partisipasi Hubungan Masyarakat (Parhubmas), selain sulit ditemui dinilai pilih bulu dalam mengakomodir media," jelasnya.
Ia juga mengatakan akan menyurati pihak terkait lainnya, termasu DKPP.
"Bila tidak segera dibenahi kita akan surati DKPP, sebagai lembaga yang mengawasi KPU," pungkasnya.
Saat media ini mencoba konfirmasi Ketua KPU Sumut, Agus Arifin melalui jalur whatsapp di nomor 0852 XXXX XX24 tidak berbalas, hanya terlihat centang dua pertanda sudah diterima.
TAG : sumut,politik