RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir, di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu,(14 September 2022).
Hadir pada Rakor tersebut, Bupati Samosir yang diwakili Sekdakab Samosir Hotraja Sitanggang, Dandim 0210/TU yang diwakil Kasdim A.S Butar-Butar, Kapolres Samosir yang diwakili Kasat Intel Sahala Harahap, Kajari Samosir yang diwakili Kasi Intel Tulus Tampubolon, Asisten Pemerintahan Sekdakab Samosir, BPN Samosir, BPS Samosir, Kemenag, FKUB, Pimpinan OPD, Camat dan seluruh Tim Terpadu Penanangan Konflik Sosial Tkt. Kabupaten Samosir.
Kepala Badan Kesbangpol Samosir Dumosch Pandiangan dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Bupati Samosir selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Samosir mengenai keadaan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di Kabupaten Samosir Tahun 2022.
Selain itu, Rakor ini juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan konflik sosial dimana perlu adanya peningkatan aktivitas, penambahan anggota, keterpaduan dan sinergitas dalam pencegahan konflik sosial di Kabupaten Samosir.
Bupati Samosir yang diwakili Sekdakab Samosir Hotraja Sitanggang dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui rakor Tim Terpadu ini semua stakeholder yang terlibat dapat segera dini mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Samosir.
Dijelaskan juga, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Samosir memiliki tugas menyusun rencana aksi, mengawasi penanganan konflik, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan penanganan, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
Lebih lanjut, Bupati meminta kepada seluruh peserta melaporkan data dan informasi terkait potensi konflik yang telah terjadi yang berpotensi menganggu stabilitas dan kondusifitas Kabupaten Samosir. Data dan informasi tersebut, menurutnya harus dikaji dan dijadikan bahwan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan oleh pihak-pihak terkait.
Secara khusus, Bupati meminta para Camat agar senantiasa tanggap dan jeli melihat dan mengidentifikasi setiap potensi konflik sosial dengan tetap menjalin koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait penananganan konflik sosial di wilayah kerjanya masing-masing.
“Harapan saya, Rakor Tim Terpadu Penananganan Konflik Sosial kali ini akan menghasilkan rencana aksi (Renaksi) penanganan konflik sosial dari seluruh instansi terkait untuk mempertahankan situasi Ipoleksosbudhankam yang mantap dan kondusi di Kabupaten Samosir,” tutup Bupati.
Berman Situmorang/pe
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)