RADARMEDAN.COM, DELISERDANG - Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) Sri Astuti didakwa korupsi Rp 1 triliun terkait penerbitan surat keterangan tanah PTPN II Tanjung Morawa. Sri akhirnya dihukum 4 tahun penjara dan harus mengembalikan uang yang dikorupsinya.
Berikut kronologi kasus Sri sebagaimana dirangkum detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (10/12/2019):
2000
Tanah HGU PTPN III Tanjung Morawa habis.
27 Desember 2002
Sri jadi Kades Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 2002-2007
2009
Sri kembali diangkat menjadi Kades untuk periode 2009-2022
Sepanjang masa jabatannya, Sri mengeluarkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan Hak Guna Usaha PTPN II kepada 400-an orang. Surat ini digunakan untuk melengkapi permohonan pengukuran hak atas tanah yang pendaftaran tanahnya belum dilakukan. Satu surat dihargai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.
Akibatnya, lahan seluas 604.960 meter persegi dan PTPN II selaku pemilik Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat lagi menguasainya.
23 Agustus 2018
Akuntan publik Tamrizi Achmat membuat Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Nomor : 182/KAP-TA-PKKN-VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Surat Keterangan Tanah diatas Areal HGU PTPN II Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2003-Tahun 2017.
Akuntan publik Tarmizi menyatakan akibat perbuatan penguasaan lahan PTPN II Tanjung Morawa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.013.476.205.182,16.
25 September 2018
Jaksa mendakwa Sri ke PN Medan dengan dakwaan Sri melakukan tindak pidana korupsi.
"Akibat terdakwa Ir Hj Sri Astuti selaku Kepala Desa Sampali telah yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya menerbitkan Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan HGU maupun Eks HGU PTPN-II (Persero) Tanjung Morawa Kebun Sampali mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PTPN-II (Persero) Tanjung Morawa sebesar Rp. 1.013.476.205.182," ujar JPU Fauzan Azmi.
7 Feb. 2019
JPU menuntut Sri Astuti selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidiair 1 tahun kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta uang pengganti Rp 2,7 miliar.
14 Mar. 2019
PN Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Hj. Sri Astuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum Terdakwa Ir Hj Sri Astuti untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 146 juta.
Desember 2019
MA melansir putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 14 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut.
(asp/asp)/detik/PE/red
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)