▴Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih, Cek DPT Online▴ 
RADQRMEDAN.COM, Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi perhatian Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumut dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pemerintahan dan BUMD di Sumut. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Sumut bebas korupsi.
Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada acara diskusi 'Metode Tepat Dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintahan dan BUMD' yang dilakasanakan secara virtual oleh KAD Sumut bersama KPK RI.
"Saya apresiasi KAD yang menyelenggarakan acara ini, yang memberikan perhatian tentang pencegahan korupsi terutama di Sumut," ucap Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/12).
Hadir Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Ketua Komite Advokasi Daerah Santri Azhar Sinaga, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sumut Arief Sudarto Trinugroho, perwakilan BUMD serta peserta lainya.
Edy Rahmayadi menjelaskan, sampai saat ini belum ada perubahan mengenai wabah korupsi yang dilakukan pejabat, korporasi dan lainnya. Menurutnya, dalam pemerintahan ada lima kegiatan yang menjadi peluang untuk korupsi yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
"Semua ini saling berkaiatan dan di semua sisi dapat menjadi celah bagi oknum yang memiliki karakter koruptor. Pencegahan ini sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan,” katanya.
Karena itu, Edy mengharapkan semua pihak terkait baik masyarakat atau penindak hukum dapat memberikan perhatian penuh pada Sumut dengan memonitor setiap kegiatan yang ada agar korupsi ini dapat teratasi.
Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar dalam paparanya mengatakan pelaku korupsi terbanyak adalah dari masyarakat swasta, legislatif dan kemudian pemerintah daerah. KPK telah melakukan penindakan keras dan juga pencegahan yakni dengan membangun budaya anti korupsi dan pendidikan, serta melakukakn monitoring dan koordinasi dengan penyelengara lainnya.
"Swasta merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 sampai Desember 2019," katanya.
Pada penindakkan ini, sanksi yang diberikan yakni berupa uang pengganti, denda, penyitaan dan sebagainya. Unsur swasta dalam melakukan tindakan korupsi berhubungan dengan suap perihal pengadaan barang dan jasa.
Ketua Komite Advokasi Daerah Santri Azhar Sinaga mengatakan pembentukan KAD merupakan inisiasi KPK yang telah terbentuk di 26 provinsi. Salah satunya di Sumut yang dibentuk tahun 2017. "Kita juga telah melakukan kegiatan dan kunjungan di beberapa pihak swasta dalam memberikan edukasi pencegahan korupsi di Sumut," ucap Santri.
KPK menginisiasi terbentuknya KAD dengan tujuan untuk melakukan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha guna membahas isu strategis mengenai kendala proses bisnis yang terjadi di daerah. "Ini upaya kita untuk melakukan pencegahan korupsi tersebut agar tidak terjadi," katanya.(hms)/PE
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang transportasi dengan menghadirkan 60 unit bus listrik baru. Bus listrik yang merupakan program Massal Transportasi Bus Rapid Transit (MASTRAN BRT) ini akan diluncurkan pada Minggu (24/1/24) di seputaran lapangan Merdeka . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Camat Sipahutar non aktif Budiarjo Nainggolan (BN) divonis 1 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan pemilu sebagaimana diatur pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Junto Pasal 71 ayat (1) UU No. 26 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024 di Tiara Convention Center Medan. Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024. Bertempat di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dua pasangan calon (Paslon) dengan nomor urut 1, Bobby . . .
RADARMEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN - Kasus viral seorang anak yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Padangsidimpuan kini berakhir dengan kesepakatan damai, Selasa (12/11/2024). Mediasi dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna. Setelah melalui mediasi yang diinisiasi oleh kepolisian dan dihadiri oleh pj. Bupati, . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Rumah Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu yang juga mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, diduga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal (OTK). Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syafrudin saat dikonfirmasi membenarkan kejadian . . .
RADARMEDAN.COM -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan menggelar debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini, Jumat (8/11/2024) di Four Point by Sheraton Jalan Gatot Subbroto Medan yang akan dimulai pada pukul 19.00 WIB-21.00 WIB. Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi . . .
RADARMEDAN.COM - Kembali Pemko Medan meraih penghargaan bergengsi di sektor digitalisasi. Kali ini Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan Championship TP2DD (Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terbaik 1 tahun 2024 tingkat Kota Wilayah . . .
RADARMEDAN.COM - Sebagai upaya mencegah terjadinya ancaman dan serangan siber yang semakin kompleks di era digital saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mengadakan Sosialisasi Keamanan Siber bertempat di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (7/11). Sosialisasi yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Penebangan kayu di kaki pegunungan Sipiso-piso beberapa waktu lalu membuat sejumlah pihak bertanya bagaimana legalitas penebangan kayu tersebut. Informasi yang diperoleh media ini saat menelusuri kasus ke desa Situnggaling, kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Oktober 2024 lalu bahwa kegiatan tersebut sudah . . .
