Keterangan Gambar : Ketua DPRD Pakpak Bharat dan Bupati memperlihatkan APBD yang baru disahkan.
RADARMEDAN.COM, PAKPAK BHARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023. Seluruh Anggota Dewan bulat menerima dan setuju mengesahkan Rancangan APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 dan satu Ranperda lainnya, menjadi Peraturan Daerah Pakpak Bharat dalam Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat (28/11/2022).
Sesaat usai mendengarkan Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Komisi-Komisi, Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Ketua dan Anggota DPRD Pakpak Bharat sepakat untuk mengesahkan kedua Ranperda dimaksud dengan suara bulat.
Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat Franc Berhard Tumanggor menyampaikan terimakasih kepada segenap anggota DPRD Pakpak Bharat dan semua pihak yang telah membantu terbentuknya Peraturan Daerah tentang APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 dengan tepat waktu.
"Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaannya sehingga kita bisa selesaikan Ranperda ini dengan tepat waktu, dan atas penyertaannya pula kita bisa menyelesaiakn tugas-tugas kita diakhir tahun 2022 ini, semoga apa yng kita kerjakan hari ini benar-benar mendapat berkat dari Nya, dan bisa membawa Pakpak Bharat lebih baik lagi," ucap Bupati mengawali sambutannya.
" Tidak lupa saya sampaikan terimakasih bagi segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyelesaikan rangkaian pembahasan bersama Pemerintah, sehingga dapat menhasilkan keputusan bersama pada hari ini, melalui penetapan Ranperda tentang APBD Pakpak Bharat TA 2023 dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Saya yakin dan percaya bahwa capaian ini adalah karena begitu kuatnya sinergitas dan kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif yang sama-sama memiliki semangat dan keseriusan dalam menyelesaikan semua tahapan dan agenda percepatan pembahasan sampai rercapainya kesepakatan dan pengesahan hari ini. Adanya kerja sama yang baik, sinergitas yang saling mendukung dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Bupati kemudian.
Semua saran, koreksi dan catatan dari segenap Anggota Dewan, tentunya menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan kedepan, tambah Bupati.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, Tokoh Masyarakat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya.(MHB/PR)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg_(1).jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)