Keterangan Gambar : Acara diskusi panel bertajuk “Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah” yang diselenggarakan oleh Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan.
RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi panel bertajuk “Arah Baru Demokrasi dan Tantangannya bagi Politik Daerah” yang diselenggarakan oleh Demokrasi Sumber Daya Insani (Demokrasi) Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung di Aula Zulfirman Universitas Asahan dan dihadiri tokoh-tokoh dari berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, pengawas pemilu, hingga masyarakat sipil.
Diskusi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Demokrasi Kabupaten Asahan, M. Yusuf Daulay, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menggali potensi manfaat dan tantangan pemisahan pemilu, khususnya dalam konteks lokal di Asahan.
“Kami ingin membuka ruang diskusi kritis sekaligus edukatif tentang arah baru demokrasi yang sedang berkembang,” ujarnya.
Diskusi ini dihadiri oleh Forkopimda Asahan, Bawaslu, Universitas Asahan, partai politik, OPD, camat, lurah, mahasiswa, serta pengamat politik.
Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, SH., MH, sebagai keynote speaker, menekankan bahwa pemisahan pemilu merupakan bentuk penguatan otonomi politik dan demokrasi lokal.
“Prinsip subsidiarity penting—keputusan diambil sedekat mungkin dengan rakyat. Demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi memberi ruang yang adil,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, pendidikan politik berbasis komunitas, serta digitalisasi sistem pemilu untuk menciptakan efisiensi dan transparansi.
Dalam pemaparannya, Bupati Taufik Zainal Abidin mendukung putusan MK tersebut. Menurutnya, pemisahan pemilu berpotensi menyinkronkan program pusat dan daerah dengan lebih optimal.
“Selama ini sering kali kepala daerah kesulitan menyelaraskan visi dengan presiden karena masa jabatan tidak sejalan. Dengan pemilu terpisah, sinkronisasi akan lebih mudah,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemisahan ini menimbulkan tantangan teknis, seperti potensi kekosongan legislatif jika jadwal pemilu tidak sinkron.
Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M, menilai pemisahan pemilu bisa memperkuat hubungan eksekutif-legislatif karena fokus politik tidak lagi terpecah. Namun, ia mewaspadai meningkatnya ego kedaerahan.
Pengamat politik Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si, mengkritisi bahwa pemisahan waktu belum menyentuh akar persoalan demokrasi.
“Masalah kita bukan hanya soal waktu, tetapi juga kualitas demokrasi dan tingginya biaya pemilu. Bahkan, saya menyarankan masa jabatan diperpanjang demi efisiensi,” ungkapnya.
Komisioner Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton, menekankan pentingnya regulasi yang matang dalam menghadapi perubahan sistem ini.
“Sistem kita belum ideal. Harus ada rumusan baru untuk menjawab dinamika politik dan menekan biaya tinggi,” ucapnya.
Diskusi panel ditutup dengan pemberian sertifikat penghargaan dari Demokrasi Kabupaten Asahan kepada seluruh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (Jait)/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
