RADARMEDAN.COM – Produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dan menjadi acuan atau dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang cakap dalam bidang hukum untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Daerah di kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut).
Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Andy Faisal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Emerald Room Grand Swiss-Belhotel, Jalan S Parman Medan, Senin (16/9). Bimtek dihadiri Kepala Bidang Hukum masing-masing kabupaten/kota se Sumut atau yang mewakili.
“Mengingat betapa pentingnya pengaruh produk hukum yang disusun bagi kelancaran proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, Saya harapkan Bimtek ini diikuti dengan serius dan diterapkan saat pulang ke daerah masing-masing nantinya. Manfaatkan waktu ini untuk menggali ilmu dari para narasumber,” katanya.
Andy berharap usai mengikuti Bimtek, para peserta dapat meningkatkan pemahaman, pengetahunan dan keterampilan dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Di akhir sambutannya, Andy mengucapkan selamat datang sekaligus terima kasih kepada para peserta dari kabupaten/kota. Apresiasi juga ia sampaikan kepada para panitia dan narasumber yang akan mengisi Bimtek.
Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Henry R K Keloko selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan perundangannya menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Bimtek ini juga terlaksana untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan bagian hukum kabupaten/kota se-Sumut tentang penyusunan produk hukum daerah Perda berbasis Peraturan UU yang berlaku. Terkahir, sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja dan menjadi tolok ukur tindak lanjut kinerja di masa depan,” jelasnya.
Adapun materi yang akan dibahas salam Bimtek yakni Harmonisasi Peraturan Daerah, Mekanisme Pembahasan Ranperda di DPRD, dan Kewenangan Desa. Narasumber yang dihadirkan yakni dari Kanwil Hukum dan HAM Sumut, DPRD Sumut, dan Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Sumut. Usai dibuka, Bimtek berlangsung dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab hingga sore hari. (Humas)/PE/red
RADARMEDAN.COM – Sejumlah massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumut (APMS) menggeruduk Mapolda Sumatera Utara (Poldasu) pada Senin (24/3/2025). Mereka mendesak kepolisian segera menangkap Direktur Utama Bank Sumut yang telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik dan mengabaikan surat penjemputan paksa terkait dugaan tindak . . .
RADARMEDAN.COM — Polda Sumatera Utara menggelar upacara serah terima jabatan Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Sumut yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut di Lapangan Ks. Tubun, Mapolda Sumut, pada Senin, 24 Maret 2025. Acara ini menjadi momentum penyegaran organisasi sekaligus menandai rotasi personel untuk . . .
RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebagai bentuk Komitmen Yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.A.P., didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Kepala Baperida melakukan kunjungan ke Ditjend Pembinaan,.Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang Lanjutan pembacaan tuntutan pembunuhan wartawan dan keluarga, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo di mulai Pukul 16:00 Wib Senin (17/03/2025) Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumut resmi menetapkan eks Kepala Cabang Bank Sumut Aeknabara, MEN, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, kuasa hukum Tianas Situmorang, Poltak Silitonga SH MH merasa keberatan. Penetapan MEN, eks kepala cabang Bank Sumut Aeknabara sebagai tersangka kasus Bank Sumut vs Tianas Situmorang . . .
RADARMEDAN.COM – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam surat telegram bernomor ST/489/KEP./2025 hingga ST/492/KEP./2025, sebanyak 46 perwira menengah dan tinggi mengalami pergeseran jabatan, baik dalam bentuk promosi, rotasi, maupun mutasi ke . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima plus satu program prioritas pembangunan, selama memimpin Provinsi Sumut, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Surya (2025-2030). Lima program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). . . .
RADARMEDAN.COM – Kasus dugaan penipuan sesama anggota kepolisian yang sempat viral di Sumatera Utara kini telah mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Perkara yang melibatkan Ipda RS dan Bripka Shcalomo, yang sebelumnya dilaporkan ke Propam Polda Sumut dan Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Sumut, resmi diselesaikan melalui . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga wartawan, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) dengan agenda keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ketua Majelis Hakim, Immanuel Sirait didampingi Hakim . . .
RADARMEDAN.COM..COM, ANAMBAS - Proses pembangunan RSUD type C hasil bantuan dari Kemenkes RI di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, beberapa masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil Dua (AMDD) tidak setuju mengenai lokasi tempat pembangunan RSUD type C tersebut. Dimana, lokasi . . .
