Begini Nasib Honorer, November Tahun Depan Batas Akhir

Oleh : Radar Medan | 21 Jul 2022, 15:12:33 WIB | 👁 412 Lihat
Nasional
Begini Nasib Honorer, November Tahun Depan Batas Akhir

RADARMEDAN.COM - Keputusan pemerintah untuk menghapus honorer dalam tubuh birokrasi sudah bulat. Seluruh kepala daerah wajib mengikuti aturan tersebut.

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang juga sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menjelaskan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK.

"Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya," jelas Mahfud dalam siaran resminya, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (19/7/2022).

Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.

"Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 67 huruf b UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif.

Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah," jelas Mahfud.

Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Guru yang juga merupakan posisi yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.

Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 Tahun. 

"Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer tiga tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi," jelas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni.

Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun aturan mengenai proses PPPK tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex mengatakan, kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan akan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Menurut Alex, Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan.

Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menjelaskan dua opsi solusi, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP No. 49/2018.

Untuk opsi filtrasi, Suhajar mengarahkan agar eks tenaga honorer kategori II atau THK-II yang masih memenuhi syarat, agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK. Sementara bagi THK2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK Afirmasi.

PPPK afirmasi adalah kebijakan khusus (diskresi) bagi honorer K2 agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. "Kebijakan ini berlaku selama empat tahun, sampai dengan tahun 2026," jelas Suhajar.(CNBC Indonesia /red) 


TAG : nasional


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

hbb2.jpg

Dampingi Keluarga Korban Aipda GS, LBH HBB Pertanyakan Proses Penyelidikan

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔22:19:19, 26 Jan 2023

RADARMEDAN.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Horas Bangso Batak (HBB) dampingi keluarga korban Aipda GS yang tewas beberapa waktu lalu mengunjungi Polsek Medan Helvetia, Kamis 26/01/2023. LBH HBB dipimpin Thomson M Parapat, SH bersama Donal Lubis, SH dan Hengki Silaen, SH mendampingi Gutben Silaen selaku abang kandung korban. Gutben Silaen . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20230126-WA0042_compress5.jpg

Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Langkah Sukses Pemerintah Tangani Pandemi

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔16:05:54, 26 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak tahun 2020. Menurut Presiden, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua . . .

Berita Selengkapnya
kabid.jpg

Kabid Pembinaan SMA Angkat Bicara Terkait Delapan Guru Korban Dugaan Penipuan P3K di Labuhanbatu

🔖 PENDIDIKAN 👤Radar Medan 🕔22:35:39, 25 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Terkait dugaan penipuan terhadap delapan guru honor di Labuhanbatu oleh Kepala Sekolah dengan modus guna mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) angkat bicara. BACA JUGA : Delapan Guru di . . .

Berita Selengkapnya
KEPRI.jpg

Kolaborasi Disdukcapil dan Kominfo Urus KTP di Batam Kini Bisa Online

🔖 KEPRI - BATAM 👤Radar Medan 🕔22:27:27, 25 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, BATAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam menyiapkan Aplikasi Layanan Kependudukan Secara Elektronik (LAKSE). Aplikasi LAKSE ini merupakan aplikasi yang dikembangkan guna menampung permohonan masyarakat dalam hal kepengurusan berkas kependudukan sebelum . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20230121-WA0012_compress41.jpg

Korban Tenggelam di Panai Hulu Ditemukan Nelayan di Sei Rakyat

🔖 SEKITAR KITA 👤Radar Medan 🕔15:28:53, 21 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Setelah melakukan pencarian selama dua hari, korban tenggelam di Pelabuhan Laut Tanjung Sarang Elang, Bambang Panca Darma akhirnya ditemukan di perairan Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, berjarak sekitar 12 Kilometer dari lokasi kejadian, Sabtu (21/1) pukul 07.45 WIB. BACA . . .

Berita Selengkapnya
tonny.jpg

PLN Siap Dukung F1H2O Pertama di Indonesia

🔖 OLAHRAGA 👤Radar Medan 🕔17:11:39, 20 Jan 2023

RADARMEDAN.COM -  Indonesia terpilih sebagai tuan rumah ajang kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) pada tahun 2023. Perhelatan internasional tersebut akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. FIH2O merupakan Kejuaraan Dunia Powerboat yang . . .

Berita Selengkapnya
taput13.jpg

Pemkab Tapanuli Utara Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔09:13:53, 20 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, Medan - Kementerian BPN/ATR Republik Indonesia melalui Kakanwil ATR/BPN SUMUT mengadakan Rapat Kerja Daerah utk seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara. Bertempat di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (19/1/2023). Topik utama dalam Rapat Kerja Daerah ini adalah terkait penguatan dukungan Pemerintah Daerah dalam hal implementasi . . .

Berita Selengkapnya
sikarta.jpg

Produksi Kopi SIKARTA Naik Berkat Bantuan PLN Peduli

🔖 KULINER 👤Radar Medan 🕔09:25:39, 19 Jan 2023

RADARMEDAN.COM - Kopi dari Pulau Sumatera sangat diminati oleh para penikmat kopi di Indonesia karena memiliki cita rasa yang khas.  Kali ini kopi dataran tinggi Gunung Meriah “Kopi Si Karta” mulai populer di kalangan penikmat kopi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.   Kopi Si Karta pertama kali . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20230118-WA0040.jpg

Delapan Guru di Labuhanbatu Diduga Jadi Korban Penipuan Kepala Sekolahnya Sendiri

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔18:08:43, 18 Jan 2023

RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Penipuan dengan modus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih saja terjadi. Kali ini, sebanyak delapan guru honorer di SMA Negeri 2 Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi korban oleh kepala sekolahnya sendiri. Keterangan yang disampaikan oleh . . .

Berita Selengkapnya
honorer1.jpg

Guru Honorer SMK Negeri 1 Pangkatan Kecewa Jam Mengajar Dipangkas Kepala Sekolah

🔖 PENDIDIKAN 👤Radar Medan 🕔06:38:35, 17 Jan 2023

Guru Honorer SMK Negeri 1 Pangkatan Kecewa Jam Mengajar Dipangkas Kepala Sekolah RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Sejumlah guru honorer SMK Negeri 1 Pangkatan di Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara kecewa, pasalnya, jam mengajar guru honorer dikurangi/dipangkas kepala sekolah. Hal itu dikatakan salah . . .

Berita Selengkapnya

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Anda Suka Smartphone Samsung atau OPPO?
  Samsung
  Oppo