Pemkab Toba dan KPK Gelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi IPKD–MCSP 2025
Oleh : Radar Medan | 08 Nov 2025, 08:36:06 WIB | 👁 635 Lihat Daerah
Keterangan Gambar : Pemerintah Kabupaten Toba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD–MCSP) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Toba, pada Jumat (7/11/2025).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Pemerintah Kabupaten Toba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD–MCSP) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Toba, pada Jumat (7/11/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen kelengkapan IPKD–MCSP Kabupaten Toba Tahun 2025 melalui aplikasi JAGA.ID yang menjadi sarana pemantauan dan pelaporan capaian upaya pencegahan korupsi di daerah.
Rapat koordinasi ini membahas sejumlah agenda penting terkait Rapat Koordinasi Pencegahan Terintegrasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Tematik, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah, antara lain:
1. Perencanaan
Pembahasan mencakup penetapan target APBD-P 2025, pembentukan APBD 2025, kepatuhan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, serta tindak lanjut catatan LHP BPK dan Laporan SPI Tahun 2024. Langkah ini menjadi dasar dalam mengukur efektivitas penerapan MCSP di bidang perencanaan.
2. Penganggaran
Dibahas pula proporsi target pendapatan dan belanja dengan realisasi pencapaian tahun 2025, penetapan anggaran hibah dan bansos, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran termasuk pada komponen SHS, ASB, honorarium, dan perjalanan dinas. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil LHP BPK dan SPI Tahun 2024 untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
3. Pengadaan Barang dan Jasa
Agenda ini menyoroti kepatuhan input SIRUP tahun 2025, penerapan SOP pengadaan dengan metode E-Purchasing, serta progres 10 proyek strategis daerah, termasuk reviu HPS, realisasi pengadaan, dan pelaksanaan probity audit.
4. Pelayanan Publik
KPK bersama Pemkab Toba juga meninjau efektivitas pelayanan publik pada sektor perizinan, pendidikan (khususnya penerimaan siswa baru), kesehatan (RSUD dan Puskesmas), serta dukungan database kependudukan (Dukcapil) dalam mendukung program pembangunan daerah.
5. Aset/Barang Milik Daerah (BMD)
Pembahasan meliputi tindak lanjut penanganan aset bermasalah, progres sertifikasi tanah, serta penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Upaya ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas tata kelola aset daerah.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
Rapat juga meninjau target dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi tahun 2025, serta penagihan piutang pajak dan retribusi yang belum terselesaikan, dengan berpedoman pada catatan hasil pemeriksaan BPK dan laporan SPI 2024.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Selain itu, dibahas progres pelaksanaan reviu-reviu internal dan penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagai bagian dari peningkatan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam upaya mendorong peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah serta memperkuat sinergi antara Pemda dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas.(Asa)/PE
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025.
Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .