Pembangunan ala Kapitalis: Megah di Atas Kertas, Rapuh di Realitas

RADARMEDAN.COM - Audiensi antara Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan BEM SI Kerakyatan Sumut beberapa waktu lalu tampak sebagai langkah demokratis dan penuh harapan. Di ruang rapat Balai Kota, isu-isu strategis dibahas, mulai anak jalanan, banjir, pendidikan, hingga pungli parkir (portal.medan.go.id, 31/10/2025).

Semua terdengar menjanjikan. Namun di balik bahasa manis “jawaban tuntas” pemerintah, realitas di lapangan tetap muram. Warga kecil, terutama di kawasan pesisir seperti Belawan, masih hidup dalam ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan.

Retorika pembangunan “humanis” dan “partisipatif” sering kali berakhir di meja rapat. Sementara di jalanan, anak-anak kecil masih berlari di antara deru kendaraan, menengadahkan tangan di lampu merah. Di Belawan, sekolah-sekolah kusam menunggu perbaikan yang tak kunjung datang. Banjir pun menjadi tamu tahunan yang tak pernah diusir.

Jika pembangunan benar-benar dijalankan untuk rakyat, mengapa wajah kota justru menampilkan kesenjangan yang makin lebar antara pusat kota dan pesisirnya? Mengapa kemajuan hanya dirasakan segelintir orang, sementara sebagian lain berjuang sekadar bertahan hidup?

Masalahnya bukan sekadar teknis, melainkan sistemik. Pembangunan dalam bingkai kapitalisme menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai efek samping, bukan tujuan utama. Negara lebih sibuk mengundang investasi, membangun infrastruktur, memperindah kota, tapi abai terhadap manusia yang seharusnya menjadi inti pembangunan.

Paradigma kapitalistik bekerja dengan logika yang jelas, yaitu orientasi pembangunan berpusat pada pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah bangga dengan proyek besar, tapi menutup mata pada sekolah rusak di Belawan. Bangga dengan kerja sama BBWS, tapi gagal menuntaskan banjir yang menenggelamkan rumah warga. Bangga dengan “optimalisasi transportasi umum”, tapi lupa bahwa sebagian masyarakat bahkan kesulitan makan dan bersekolah layak.

Pandangan ini sejatinya berakar dari teori Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776), yang menjadi fondasi utama sistem kapitalisme modern. Smith berasumsi bahwa ketika setiap individu dibiarkan mengejar kepentingannya sendiri, maka ada “tangan tak terlihat” (invisible hand) yang akan menuntun pada kemakmuran bersama.

Namun, konsep inilah yang kemudian menjelma menjadi paradigma pembangunan hari ini, seperti yang tampak di kota-kota besar termasuk Medan, di mana pemerintah lebih sibuk memfasilitasi arus investasi, mempercantik infrastruktur, dan menata ruang kota untuk kepentingan pasar, ketimbang menata kehidupan rakyat kecil di pesisir atau permukiman kumuh.

Dengan dalih pertumbuhan ekonomi, pembangunan akhirnya hanya berpihak pada mereka yang memiliki modal. Sementara masyarakat bawah sekadar menjadi penonton dari proyek-proyek megah yang tak pernah benar-benar menyentuh kebutuhan dasarnya. Ironi teori “tangan tak terlihat” Adam Smith, yang dalam praktiknya justru membuat banyak orang makin tak terlihat di mata negara. Beginilah wajah pembangunan kapitalis, tampak megah di atas kertas, namun rapuh di akar realitas.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam menawarkan paradigma yang berbeda dan jauh lebih manusiawi. Dalam pandangan Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat), bukan pengelola proyek. Rasulullah saw. bersabda, “pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (h.r. Bukhari dan Muslim). Artinya, negara tidak cukup sekadar responsif terhadap aduan, tetapi wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, baik itu pendidikan, kesehatan, keamanan, dan tempat tinggal.

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab negara bersifat proaktif, bukan administratif. Paradigma pembangunan tidak bertumpu pada investasi dan angka pertumbuhan, melainkan pada kesejahteraan setiap warga. Ukuran keberhasilan bukan nilai proyek, tapi sejauh mana rakyat, termasuk di daerah terpinggir seperti Belawan, hidup sejahtera dan bermartabat.

Pembangunan dalam Islam berpijak pada tiga pilar:

Pertama, akidah sebagai landasan, yang menuntun arah pembangunan agar sesuai tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah.

Kedua, syariat sebagai aturan, yang memastikan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

Ketiga, negara sebagai pelaksana amanah, yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama, bukan objek proyek.

Selama sistem pembangunan masih berlandaskan kapitalisme, forum seperti audiensi Wali Kota dan mahasiswa hanya akan menjadi seremonial, ramai di berita, sunyi di tindakan.

Belawan akan tetap menjadi saksi bisu dari gagalnya negara memahami arti sejati pembangunan, yakni menyejahterakan manusia, bukan menutupi luka sosial dengan cat-cat kemajuan semu.

Sudah saatnya arah pembangunan dikembalikan pada prinsip Islam, menjadikan keadilan sosial bukan sekadar jargon politik, melainkan kewajiban negara yang hakiki.

Sebab negeri ini tidak butuh pemimpin yang pandai menjawab, melainkan yang benar-benar mau mengurus rakyat.

(Dikirim oleh Retno Purwaningtias, S.IP (Pegiat Literasi)/PE

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan