Keterangan Gambar : ilustrasi
RADARMEDAN.COM - Seorang oknum yang mengaku wartawan kejaksaan diduga diutus orang tak dikenal (OTK) untuk menanyakan ‘arah’ pemberitaan sebuah media, Aktual Online terkait kasus lahan HGU yang dijual ke Ciputra serta proyek pipanisasi senilai Rp202,4 miliar.
“Kemana arah berita abang. Biar nanti disampaikan,” ujar oknum tersebut lewat panggilan aplikasi perpesanan, dipaparkan wartawan media tersebut kepada Radarmedan.com, Selasa (16/9/2025).
Namun saat ditanya balik siapa yang menyuruhnya, oknum itu enggan mengungkapkan. “Rahasia lah bang,” katanya.
Percakapan singkat itu seakan memperlihatkan adanya dugaan upaya memancing dan menjerumuskan media Aktual Online untuk menghentikan pemberitaan dengan iming-iming tertentu.
Diketahui, kode terbalik dari Senior Executive Vice President Aset (SEVP) PTPN I Regional I, Ganda Wiatmaja, dinilai berpotensi menyeret nama eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Kabid Cipta Karya Dinas SDA CKTR Chairul Abidin dalam pengembangan kasus penjualan tanah HGU ke Citraland yang kini sudah masuk tahap penyidikan.
Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo (Cakep) Jauli Manalu mengatakan kasus ini juga terkait proyek jaringan perpipaan distribusi utama dan reservoir offtake SPAM regional Mebidang yang dibangun untuk kepentingan perumahan elit Ciputra.
“Iya, saya Ketua Cahaya Kemenangan Prabowo sangat menyesalkan nama eks Gubsu Edy Rahmayadi muncul di persoalan Citraland khususnya proyek pipanisasi. Satu sisi saya salut dengan Bapak Ganda Wiatmaja yang berani mengungkap kasus ini lewat kode terbaliknya,” kata Jauli, Senin (15/9/2025).
Jauli juga mengingatkan bahwa Ganda pernah menjadi sosok yang lantang membongkar kasus tanah sport centre yang dibeli Edy Rahmayadi. Hanya saja, menurutnya, Kejatisu kala itu belum seberani di bawah kepemimpinan Harli Siregar saat ini.
Sementara itu, Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mendesak Kajatisu Harli Siregar untuk memanggil dan memeriksa eks Gubsu Edy Rahmayadi serta Chairul Abidin terkait penggunaan dana Rp202,4 miliar di kawasan Citraland.
“Mumpung kasus kepemilikan lahan menjadi persoalan hukum, sebaiknya persoalan pembangunan jaringan perpipaan distribusi utama dan reservoir offtake SPAM Regional Mebidang harus diusut tuntas dari aspek hukum dan keadilan sosial. Jika ada pelanggaran, DPRD Provinsi harus mendorong BPK RI melakukan audit khusus. Kejatisu juga harus memanggil dan memeriksa eks Gubernur Sumut serta Kabid CK SDA CKTR,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menjelaskan keberadaan pipa jaringan di kawasan hunian elit tersebut dengan kajian sosial, ekonomi, dan lingkungan dari Balai Lingkungan Hidup (BLH).
“Jangan sampai pemasangan pipa jaringan ini terlihat diskriminatif karena mengistimewakan komplek mewah dan melukai hati masyarakat,” tegasnya.
Kode terbalik dalam pernyataan Ganda Wiatmaja disebut menjadi petunjuk awal dalam membongkar masalah lahan HGU maupun eks HGU yang selama ini dianggap lebih menguntungkan pengusaha swasta dibanding kepentingan masyarakat. (AA/HM/pe)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)