RADARMEDAN.COM - Kasus suap kader PKS Gatot Pujonugroho selaku Gubernur Sumatera Utara pada periode 2011 - 2014 yang lalu sesungguhnya telah menyeret semua kader partai yang duduk di DPRD Sumut terutama periode 2009 - 2014.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba di Gedung DPRD Sumut, Rabu (5/2).
"Dari sisi hukum tentu kita harus menghormati dan mengikuti semua proses hukum tersebut, yang bersalah ya harus terima mendapatkan hukum" ujar Mangapul
"Dari sisi politik tentu berbeda, bahwa Gatot Pujonugroho sebagai Gubsu yang memberi suap saat itu merupakan kader PKS, Ketua DPRD Kader Golkar, Wakil-wakil Ketua DPRD dari PKS, PAN, PDI Perjuangan dan Hanura semuanya sudah di vonis KPK" lanjut Mangapul
Kemudian, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut mengatakan bahwa seluruh ketua-ketua Fraksi di DPRD Sumut pada periode itu juga telah ditetapkan tersangka dan sudah jatuh vonis. Itu artinya semua partai terseret kasus suap Gatot tersebut. Tidak hanya satu partai saja.
Namun menurun Mangapul masih ada yang janggal. Bahwa KPK belum maksimal menyentuh semua pihak terutama eksekutif dan pemberi dana suap.
"KPK jangan hanya fokus kepada legislatif dalam kasus suap kader PKS itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus suap itu harus turut di proses hukum, yaitu eksekutif dan termasuk yang memberikan dana" tegas Mangapul
"Ada 100 anggota DPRD, dalam tuduhannya menerima suap 200 juta hingga 300 juta, bahkan para pimpinan dewan menerima lebih dari itu, berarti secara kumulatif ada dana sekitar 30 M untuk menyuap anggota DPRD. Dari mana dan itu" tanya Mangapul
"Berarti ada orang yang tak sembarangan dan kuat untuk menyokong dana tersebut, maka menurut saya KPK harus mengusut siapa-siapa saja penyokong dana suap itu" imbuhnya
Mangapul meminta agar ada perimbangan dalam penanganan kasus ini, sebab dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD Sumut sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah ada yang menjalani hukuman.
Artinya, sebut Mangapul, kita minta tidak hanya dari DPRD saja yang diproses hukum, tapi yang melakukan komunikasi juga, dimana kepala dinas-kepala dinas pada saat itu (pihak eksekutif) nya harus diperiksa juga, dikenakan hukuman karena ini kesalahan kolektif.
"Tentu harus ditelusuri semua dong, supaya semua clear, sehingga aspek hukumnya berjalan dengan baik. Yang melakukan upaya pemberian gratifikasi juga dihukum," ujarnya.
Diungkapkan Mangapul, ada trias politika yang diatur dalam undang-undang, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Apakah eksekutif bisa berdiri sendiri, tidak toh. Apakah DPRD ini ujuk-ujuk datang gratifikasi, tidak toh. Kemudian apakah ketika tidak ada sebuah kesalahan atau kejanggalan dipihak eksekutif, hak interplasi itu yang harus ditakutkan, tidak toh. Maka rumusnya adalah ketika ada asap pasti ada api," kata Mangapul.
Artinya sebut Mangapul, ketika ada interplasi, muncul ketakutan, ada upaya membangun konsensus, kemudian ada upaya-upaya mencari jalan tengah, maka muncul kasus ini.
Dijelaskan Mangapul bahwa kasus hukum yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang menjadi objek penegakan hukum pertama dipihak legislatif (DPRD Sumut) dan hal itu merupakan kesalahan kolektif.
"Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi cermin menatap masa depan bagi legislatif di Sumut," katanya.
Lembaga legislatif harus terus diselamatkan, karena dalam sistem politik presidential dan demokrasi terbuka ini, legisltaif masih satu-satunya lembaga perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi terhadap hajat hidulnya, pungkas Mangapul (Perjuangansumut)/PE
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)