Keterangan Gambar : SMA N 2 Tarutung, Senin 20/4/2026 (Ist)
RADARMEDAN.COM, Tapanuli Utara - Proses pembelajaran di lingkungan Dinas Pendidikan wilayah Tapanuli Utara (Taput), khususnya di SMAN 2 Tarutung, kini tengah menjadi sorotan. Sekolah tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa untuk pengadaan mesin absensi fingerprint.
Setiap siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp 100 ribu. Dengan jumlah total sekitar 800 siswa, dana yang dikumpulkan dari peserta didik diperkirakan mencapai Rp 80 juta.
Kebijakan ini menuai protes. Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya merasa keberatan dengan beban biaya yang diputuskan secara sepihak tersebut.
"Katanya pendidikan itu gratis, tapi buktinya anak saya harus bawa uang Rp 100 ribu untuk beli fingerprint. Katanya untuk absensi. Mengapa kebijakan pihak sekolah sepihak tanpa meminta persetujuan orang tua melalui rapat? Padahal sekolah lain tidak ada aturan seperti itu," ujarnya kepada tim media, Senin (6/4/2026).
Keluhan serupa juga diamini oleh kalangan siswa. Seorang murid berinisial KS membenarkan adanya kutipan dana tersebut di sekolahnya.
"Iya benar ada, katanya untuk efisiensi kehadiran. Uangnya dikumpulkan Rp 100 ribu per siswa. Kalau jumlah kami (siswa) delapan ratus lebih lah," ucap KS yang juga dibenarkan oleh rekan-rekannya di lokasi sekolah, Jumat (17/4/2026).
Menindaklanjuti dugaan pungli ini, Kepala SMAN 2 Tarutung, D. Situmeang, memberikan klarifikasi. Ia membantah bahwa pengutipan tersebut adalah kebijakan sepihak sekolah.
"Masalah pengutipan bukan keputusan sekolah. Itu hasil rapat orang tua dan komite pada bulan Juli 2025. Terima kasih," kata Situmeang melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (20/4/2026).
Namun, saat disinggung mengenai kebijakan yang dinilai berseberangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Situmeang memilih bungkam.
Sebagai informasi, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 secara tegas melarang Kepala Sekolah dan Komite Sekolah melakukan pungutan liar atau mewajibkan biaya tertentu kepada murid/orang tua di sekolah negeri. Pungutan yang bersifat wajib, mengikat, dan ditentukan jumlahnya dikategorikan sebagai tindakan ilegal.
Di tempat terpisah, Kepala Seksi (Kasi) SMK Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Sumut, Rudi Sinaga, justru membela kebijakan SMAN 2 Tarutung.
"Soal pengadaan fingerprint itu hasil kesepakatan orang tua supaya lebih efisien mendata kehadiran siswa," ujar Rudi saat dihubungi via telepon.
Saat ditanya mengapa masih ada orang tua yang keberatan jika hal tersebut merupakan hasil mufakat, nada bicara Rudi meninggi.
"Itu tidak benar. Dengarkan dulu saya, itu hasil rapat dan disetujui," cetusnya.
Namun, saat didesak lebih jauh apakah dirinya mengetahui dan menyetujui pungutan tersebut, sambungan telepon langsung terputus dari seberang, Senin (20/4/2026).
Sebagai perbandingan, pengadaan mesin absensi di tingkat SMA lainnya di wilayah yang sama tidak membebankan biaya kepada siswa. Salah seorang Kepala SMA di Tapanuli Utara mengaku pengadaan alat murni dari dana sekolah.
"Pengadaannya dari pihak sekolah, pembiayaannya tidak dibebankan ke siswa. Sempat (dipakai) tahun lalu, tapi karena kurang efektif dan jaringan kadang macet, jadi tidak difungsikan lagi," jelas Kepala Sekolah tersebut, Senin (20/4/2026).
Atas polemik dan dugaan pengutipan ini, pihak Inspektorat maupun instansi yang berkompeten diminta segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta mengevaluasi kinerja Kepala SMAN 2 Tarutung beserta jajarannya.
(Laporan: Dahlia S)/PE
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
