Keterangan Gambar : Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersilaturahmi dengan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026).
RADARMEDAN.COM – Percepatan pembangunan Sumatera Utara tak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sekaligus mengantisipasi persoalan hukum.
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersilaturahmi dengan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu juga menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan strategis daerah.
Bobby mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kejati Sumut. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Kolaborasi ini tentunya memperkuat pembangunan ke depan. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Tinggi Sumut atas kerja sama yang luar biasa, terkhusus beberapa waktu belakangan ini. Keberhasilan dan perbaikan nyata yang dilakukan kejaksaan tentu sangat membantu tugas-tugas pemerintah daerah,” ujar Bobby.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sumatera Utara.
Sementara itu, Muhibuddin menegaskan kesiapan Kejati Sumut mendukung pembangunan daerah melalui penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan sesuai kewenangan kejaksaan.
“Dari aspek penegakan hukum, kami akan melakukan yang terbaik buat Sumatera Utara. Dari segi pembangunan, kami akan lakukan pengawalan dan pendampingan. Apa yang sudah kita sepakati bersama tentu akan kita pegang teguh agar pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan dari aspek hukum,” tegas Muhibuddin.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama lintas instansi. Karena itu, koordinasi antara Pemprov Sumut, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan secara terpadu.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sumut dan Kejati Sumut berharap program pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pengawalan hukum juga diharapkan membantu mencegah persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)