Fraksi PDI Perjuangan Sebut Edy Rahmayadi Berpeluang Dua Periode Bila Proyek Infrastruktur 2,7 T Suk
Oleh : Radar Medan | 07 Jul 2022, 22:03:54 WIB | 👁 2712 Lihat Politik
RADARMEDAN.COM - Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini dengan tanpa melanggar koridor hukum akan memberikan penilaian positif kepada Saudara Gubernur dan masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumatera Utara kedepannya.
Demikian disampaikan Mangapul Purba, SE Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7/2022).
“Pada dasarnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan ini. Bila proyek infrastruktur 2,7 T ini berhasil, tentu masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumut kedepan," ungkap Mangapul.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada gubernur, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang berat yang harus dipikul gubernur untuk sisa satu tahun anggaran berikutnya.
Dalam pendapat akhir yang dibacakan saat rapat paripurna, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada Gubernur terkait perihal: Pertama, dari hasil temuan Tim Panitia Khusus DPRD Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2021 ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang serampangan dan mangkrak. Ini harus menjadi perhatian serius Gubernur.
Kedua, temuan tim panitia khusus tentunya terkait dengan tindakan indisipliner dan tidak loyalnya pelaksana anggaran dilapangan terhadap komitmen saudara gubernur untuk membawa sumatera utara bermartabat, hal ini juga harus menjadi perhatian serius saudara gubernur, kami ingatkan lagi bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi.
Ketiga, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara masih dalam kondisi yang sama kita ketahui tidak dalam situasi yang baik. Dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum sidang dilingkungan dprd provinsi sumatera utara maupun dihadapan masyarakat sumatera utara, sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara tegas menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan anggaran tahun jamak senilai rp. 2,7 triliun. Sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara tidak goyah walau mendapat kritik dari berbagai pihak. Kami bersyukur dan salut kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.
"Keempat, program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat sumatera utara yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan. Sesungguhnya masyarakat sumatera utara tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah rp. 2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pihak, masyarakat sumatera utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin oleh saudara gubernur bapak edy rahmayadi menjadi baik dan bermartabat," pungkas Mangapul Purba (Ril/AJ)/pe
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .