RADARMEDAN.COM - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan minta Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hal itu disebabkan masalah vaksinasi dan penanganan pandemi COVID-19 menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Pengelolaannya harus lebih profesional.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Mulia Asri Rambe, (Bayek) saat membacakan pendapat fraksinya pada sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2021 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (13/9/2021).
"Kami mohon agar Pemko Medan dapat segera memberikan perhatian yang lebih serius," ungkap wakil ketua Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi I ini.
Kemudian lanjut Bayek, Fraksi Partai Golkar berharap Dinas Kesehatan harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Kota Medan, serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara merata di wilayah Kota Medan agar mencapai herd immunity (kekebalan komunal) terhadap COVID-19.
Selain itu, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi pada wakil ketua yakni Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah yang juga dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman sertu unsur pejabat Pemko Medan lainnya itu, Bayek juga menyoroti sektor pendidikan.
Menurut Bayek, sektor pendidikan merupakan pilar penting bagi kemajuan suatu negara dan wilayah. Pada masa pandami COVID-19 ini, pendidikan dilakukan dengan pengajaran jarak jauh (daring), guna menghindari penyebaran COVID-19 secara masif.
Bagaimana kesiapan sekolah jika dilakukan pembelajaran tatap muka, serta bagaimana Dinas Pendidikan menangani dan mengantisipasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, di mana masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan saat mengakses pembelajaran jarak jauh, dengan gadget dan kuota internet yang mahal, ungkap Bayek.
"Untuk satgas penanganan COVID-19, perlu kita dukung dan perkuat fungsi dan kewenangannya terutama menangani pemberlakuan pembahasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar penyebaran COVID-19 dapat terkendali," tandas Bayek.
Menurut Bayek, bantuan kepada masyarakat sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pada saat pandemi.
"Kami mendukung program Wali Kota dan Pemko Medan untuk terus melindungi warga yang terimbas langsung maupun tidak dari kebijakan PPKM level IV yang berlaku di Kota Medan saat ini," sebut Bayek.
Oleh karana itu, kata Bayek, pihaknya mengharapkan agar semua pihak dapat membantu dan menyalurkan bantuan tersebut secara tepat waktu dan tepat sasaran agar dapat membantu memulihkan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kota Medan, serta meningkatkan kepada seluruh aparatur agar bersungguh-sungguh dan tidak menyelewengkan bantuan kepada masyarakat tersebut.(kbrn)/PE
TAG : covid19,politik,medan