DPRD Sumut Dukung Aksi Buruh, Kirim Surat ke Jokowi Batalkan Kenaikan BBM
Oleh : Radar Medan | 06 Sep 2022, 19:14:28 WIB | 👁 3463 Lihat Politik
RADARMEDAN.COM - Aksi ratusaan massa dari Partai Buruh Sumut yang menolak kenaikan harga BBM mendapat dukungan langsung Dari Ketua DPRD dan Anggota DPRD Sumut lainya.
Hal tersebut diketahui usai delegasi aksi Partai Buruh Sumut memasuki gedung DPRD Sumut yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adsyahputra, H Jumadi, Harianto , Abdul Rahim.
Delegasi buruh dalam pertemuan tersebut meminta agar DPRD Sumut mengirimkan surat dukungan tuntutan rakyat Sumut yang menolak kenaikan harga BBM secara resmi kepada Presiden Jokowidodo langsung dikabulkan oleh Ketua DPRD dan Anggota Dewan yang hadir.
" Pada prinsipnya kami DPRD Sumut juga mendukung, penolakan kenaikan harga BBM yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa, kami akan segera menyurati Presiden RI dan menembuskan ya ke DPR RI aspirasi rakyat Sumut ini," ujar Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting di Aula Rapat DPRD Sumut, Selasa (6/09/22).
Baskami menambahkan, semua tuntutan masyarakat yang aksi pada hari ini muaranya ada di Nasional (pusat), pihaknya hanya bisa meneruskan apa yang menjadi harapan masyarakat khususnya Sumatera Utara.
"Nanti kami akan lampirkan surat tuntutan dari saudara buruh, semoga dapat menjadi pertimbangan bapak presiden Jokowi, ditunggu saja suratnya hari ini kami tandatangani dan kami krim langsung ke Presiden RI," pungkas Baskami.
Atas respon tersebut, Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo yang mempin aksi massa dan bertemu langsung dengan Baskami Ginting menyampaikan apresiasinya atas dukungan para wakil rakyat Sumut ini.
Willy berharap pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI, dapat menyahuti tuntutan rakyat Indonesia, ia juga mengancam apabila tuntutan para buruh tidak disahuti maka pihaknya mengelar aksi secara terus menerus.
"Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan terus menerus aksi dan membawa massa aksi lebih banyak lagi dari hari ini," tandas Willy yang juga merupakan Aktivis buruh dari FSPMI Sumut.
Dalam aksinya Partai buruh mengusung 4 poin tuntutan yakni agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM keharga semula, cabut UU Cipta Kerja, Naikan Upah Buruh 15 % dan turunkan harga sembako,
Aksi Partai Buruh Sumut yang juga tergabung didalamnya elemen rakyat seperti Serikat Pekerja Serikat Buruh, Petani, Nelayan, Komunitas Ojek Online ini menggelar orasinya didepan Kantor DPRD Sumut sekira pukul 11.00 WIB, massa aksi terlihat membubarkan diri usai menerima surat resmi dukungan dari Ketua DPRD Sumut yang ditujukan kepada Presiden RI sekira pukul pukul 16.00 WIB. Aksi ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisan dari Polrestabes Medan. (Hanson Munthe)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .