RADARMEDAN.COM - DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut) sepakat membentuk tim percepatan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Hal itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Bappeda, Dinas BMBK Sumut, Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional II Sumut, Bupati Karo, Bupati Deli Serdang, Ikatan Cendikiawan Karo di rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Jumat 4 November lalu.
"Tim percepatan pembangunan jalan alternatif Karo-Medan yang terdiri dari utusan instansi yang ikut dalam rapat tersebut, tugas awalnya menemui Menteri PUPR dan DPR RI di Jakarta, agar mengalokasikan anggaran pembangunannya di APBN TA 2022," kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/11/2021)
Dijelaskan politisi PDIP ini, pembangunan jalan alternatif tersebut, diperkirakan lebih mudah mendapat izin dari Menteri LHK karena tinggal beberapa kilo meter jalan yang melintasi kawasan hutan. Sementara sisanya sudah jalan permanen, tinggal dilakukan pelebaran. Rapat juga menyepakati agar Pemkab Karo maupun Deli Serdang lebih giat membantu pembebasan tanah yang melintasi jalan alternatif tersebut karena pembebasan lahan selama ini termasuk salah satu kendala kelancaran pembangunan jalan.
"Dalam rapat itu juga dibahas kondisi terkini jalur Medan-Berastagi yang di sejumlah titik sangat berpotensi longsor, sehingga dibutuhkan jalur alternatif untuk meminimalisir kemacetan," ujar Baskami.
Dijelaskan Baskami, walaupun jalan Berastagi - Medan sedang dibangun sejenis cantilever di beberapa titik, tapi dari segi volume lalu lintas, tidak akan bisa mengatasi kemacetan. Poin lainnya, kata Baskami, juga disepakati, agar BBPJN II Sumut mempercepat proyek pembangunan jembatan layang di beberapa titik di jalur Medan-Berastagi, agar bisa mengurangi sedikit kemacetan.
"Kita juga berharap kepada BBPJN tidak hanya membangun jembatan layang di jalur Medan - Berastagi, tapi perlu dibarengi perbaikan tebing di sejumlah titik yang sangat rawan longsor, guna menghindari korban jiwa bagi pengguna jalan," tegasnya.
Di akhir pertemuan, juga disepakati, agar Badan Penanggulangan Bencana Sumut segera mengusulkan anggaran menyewa helikopter di APBD TA 2022 untuk memantau sekaligus memberikan pertolongan secara cepat terhadap korban, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. (ril/BG)/Hanson Munthe)/PE
TAG : sumut,politik