Keterangan Gambar : PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) merespons seruan "Tutup TPL" yang disuarakan sejumlah massa dalam aksi unjuk rasa di Tarutung, Tapanuli Utara, pada 27 Mei 2025.
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) merespons seruan "Tutup TPL" yang disuarakan sejumlah massa dalam aksi unjuk rasa di Tarutung, Tapanuli Utara, pada 27 Mei 2025.
Perusahaan menyampaikan klarifikasi lewat pesan tertulis kepada media dan menegaskan operasionalnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami menyampaikan klarifikasi ini sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas," tulis Corporate Communication Head TPL, Salomo Sitohang, dalam keterangan yang diterima redaksi.
TPL menyebut telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, akademisi, hingga LSM. Perusahaan menegaskan menolak tudingan bahwa keberadaan mereka menjadi penyebab bencana ekologi.
"Seluruh kegiatan kami telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan dari pemerintah yang berwenang," lanjut pernyataan tersebut.
Menurut TPL, seluruh operasional dijalankan berdasarkan SOP yang terdokumentasi dengan pemantauan lingkungan secara berkala bersama lembaga independen bersertifikasi. Selain itu, proses peremajaan pabrik juga disebut telah menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan demi meminimalkan dampak ekologis.
TPL menyampaikan hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022–2023 menyatakan bahwa mereka taat terhadap seluruh regulasi tanpa pelanggaran baik aspek lingkungan maupun sosial.
"Perusahaan juga aktif dalam program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan secara berkala," jelasnya.
Terkait isu deforestasi, TPL menegaskan kegiatan tanam dan panen dilakukan dalam sistem berkelanjutan sesuai dokumen Amdal, dengan jeda waktu maksimal satu bulan antara pemanenan dan penanaman kembali. Dari total luas konsesi 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare dikembangkan menjadi perkebunan eucalyptus. Sekitar 48.000 hektare lainnya dialokasikan sebagai kawasan lindung dan konservasi.
"Ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga keanekaragaman hayati dan kesinambungan bahan baku industri pulp," sebut TPL.
Saat ini, TPL mempekerjakan lebih dari 9.000 orang, baik langsung maupun tidak langsung, dan didukung oleh 4.000 Kelompok Tani Hutan serta pelaku UMKM. Perusahaan mengklaim keberadaannya memberi dampak ekonomi bagi sekitar 50.000 jiwa, termasuk keluarga pekerja dan para mitra usaha di sekitar areal kerja.
Meski mengaku menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, TPL mengingatkan agar segala tuntutan didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan juga membuka ruang dialog dari berbagai pihak demi terciptanya keberlanjutan yang adil di wilayah Tano Batak.
"Kami terus berbenah, bertumbuh, dan berkomitmen hadir secara positif bagi masyarakat dan lingkungan," tutup Salomo.(Dahlia'S)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)