Diduga Lemah Pengawasan, Bupati Taput Diminta Evaluasi Kabid DLH Terkait Penebangan Pinus

RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapanuli Utara tengah menjadi sorotan publik menyusul dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon pinus di Dusun Pea Tolong, Desa Parbaju Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

Isu ini mencuat setelah seorang pengusaha kayu bernama M. Br. Situmorang mengaku kepada sejumlah media bahwa aktivitas penebangan tersebut telah diketahui, bahkan telah “mendapat izin” dari DLH Taput dan Dinas Kehutanan. Namun, pernyataan ini dibantah langsung oleh Kepala DLH Taput, Heber Tambunan.

“Kami tidak pernah memberikan izin. Kami sudah menyurati agar aktivitas tersebut segera dihentikan,” ujar Heber saat dikonfirmasi.

Meski demikian, hingga saat ini pihak DLH belum menunjukkan bukti atau salinan surat pemberhentian aktivitas tersebut kepada publik maupun media. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas instansi dalam menangani persoalan lingkungan hidup.

Ketua LSM LP3D, Sanriko Lumbantobing, menyayangkan sikap DLH dan pemerintah daerah yang dinilainya lamban dan tidak tegas dalam menangani persoalan ini. Ia meminta agar Bupati Tapanuli Utara bersikap tegas terhadap bawahannya.

“Pemerintah tidak boleh tunduk kepada kepentingan pribadi. Negara sudah memberikan kewenangan kepada dinas terkait, tapi tidak ada tindakan nyata di lapangan. Pemkab Taput harus memberikan sanksi tegas agar aktivitas ilegal ini tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).

Sanriko juga mengingatkan bahwa aktivitas penebangan di sekitar DAS Aek Situmandi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam ratusan pemukiman warga di sepanjang aliran sungai tersebut. Ia mendesak agar pemerintah dan DLH segera turun ke lapangan dan menghentikan seluruh kegiatan pengambilan kayu pinus di lokasi tersebut.

Sementara itu, Kepala DLH Taput, Heber Tambunan, saat dikonfirmasi lebih lanjut di kantornya, mengaku bahwa pihaknya sudah menghentikan kegiatan tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai salinan surat pemberhentian dan sejauh mana keterlibatan DLH dalam proses izin, ia menyerahkan hal itu kepada bawahannya.

“Tunggu Kabid saja ya, dek, karena dia yang lebih tahu,” ujarnya singkat.

Namun, Kepala Bidang Penataan dan Pertaatan Lingkungan Hidup, Cardo Simanjuntak, saat dihubungi melalui WhatsApp maupun secara langsung, terkesan enggan memberikan keterangan yang jelas. Ia sebelumnya menjanjikan akan menunjukkan surat pemberhentian, namun hingga kini tidak menjelaskan kapan surat tersebut diterbitkan.

Padahal, berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penebangan kayu pinus masih berlangsung hingga tanggal 26 Agustus 2025.

Pernyataan pengusaha M. Br. Situmorang yang mengaku telah mengantongi izin juga dibantah oleh DLH. Namun tidak adanya kejelasan dan pernyataan resmi secara tertulis dari pihak DLH semakin menimbulkan kebingungan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Melihat sikap yang dianggap tidak profesional dan tidak transparan dari pejabat terkait, sejumlah pihak menilai sudah saatnya Bupati Tapanuli Utara mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup, khususnya Kabid Penataan dan Pertaatan, Cardo Simanjuntak, yang dianggap berbelit-belit dalam memberikan informasi.(Dahlia'S)/PE

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan