Keterangan Gambar : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (21/8/2026).
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara benar. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (21/8/2026). Para petugas yang mengenakan rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi 2026” melakukan pendataan dan verifikasi informasi terkait kondisi sosial ekonomi.
Pendata lapangan, Muhammad Riza Fakhrulrizqi, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Bobby Nasution, mulai dari identitas anggota keluarga, pekerjaan utama, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan usaha.
Bobby Nasution menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan berharap hasil pendataan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, dukungan masyarakat dan pelaku usaha dibutuhkan agar pendataan ekonomi nasional tersebut berjalan optimal.
"Kami berharap agar masyarakat menyambut sensus ekonomi ini, dan memberikan informasi yang dibutuhkan," pungkasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
“Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, aktivitas, serta perkembangan berbagai kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut,” ujarnya.
Menurut Asim, data tersebut akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memetakan struktur usaha dan UMKM, sekaligus menyusun kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret struktur, karakteristik, dan perkembangan berbagai kegiatan usaha sebagai dasar perencanaan kebijakan pemerintah. Data yang diberikan kepada BPS juga dijamin keamanan dan kerahasiaannya serta dilindungi oleh undang-undang statistik.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung serentak sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, BPS diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah.(FS/pe)
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)