Breaking News

Batasi Penjualan Produk, Huawei Gugat Pemerintah AS

Oleh : Admin Radar Medan | 07 Mar 2019, 14:18:08 WIB | 👁 793 Lihat
Internasional

Batasi Penjualan Produk, Huawei Gugat Pemerintah AS

RADARMEDAN.COM - Perusahaan raksasa teknologi asal China, Huawei menggugat pemerintah Amerika Serikat (AS) atas tuduhan membatasi akses pasarnya. Ini merupakan langkah paling agresif Huawei dalam melawan tuduhan AS bahwa teknologi mereka menimbulkan ancaman global.

Huawai pada Kamis (7/3) mengaku telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Texas, menantang Undang-undang AS baru-baru ini yang melarang agen-agen federal untuk membeli produk-produknya.

"Larangan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membatasi Huawei untuk terlibat dalam persaingan yang sehat, yang pada akhirnya merugikan konsumen AS," kata Wakil Ketua Huawei Guo Ping, seperti dikutip dari CNN.

Dia menuduh Kongres AS bertindak sebagai "hakim, juri, dan algojo" melalui larangan tersebut. Untuk itu, mereka meminta pengadilan untuk membatalkan bagian dari Undang-undang Otoritasi Pertahanan Nasional yang ditandatangani Trump pada Agustus.

Huawei menuduh sebagian dari undang-undang tersebut secara khusus melarang lembaga pemerintah menggunakan teknologi dari Huawei dan pesaingnya ZTE (ZTCOF). Ini, menurut dia, melanggar Konstitusi AS dengan memilih individu atau kelompok untuk dihukum tanpa pengadilan.

"Kongres AS telah berulang kali gagal menghasilkan bukti apa pun untuk mendukung pembatasan produk Huawei. Kami terpaksa mengambil tindakan hukum ini sebagai upaya yang tepat dan terakhir," kata Guo.

Sementara, pejabat pemerintah AS masih enggan berkomentar karena masih berada di luar jam kantor mereka.

Gugatan pengadilan oleh Huawei membawa kebuntuan terhadap pemerintah AS ke tingkat yang baru. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di China dan pemain kunci dalam peluncuran global jaringan nirkabel 5G. Smartphone-nya bersaing secara global dengan Apple (AAPL) dan Samsung.

Namun, Washington telah bertahun-tahun curiga bahwa pemerintah Cina dapat menggunakan Huawei untuk memata-matai negara lain, tanpa memberikan bukti spesifik. Huawei menggambarkan dirinya sebagai perusahaan milik karyawan dan menyangkal salah satu produknya menimbulkan risiko keamanan.

Gugatan Huawei, yang diajukan di Texas, di mana kantor pusat perusahaan Amerika berada, dapat memaksa pemerintah AS untuk mengajukan kasus publik terhadap perusahaan teknologi China itu saat meningkatkan kampanye tekanannya.

Pemerintahan Trump telah mendesak sekutu mereka untuk melarang atau membatasi produk Huawei dari jaringan 5G mereka, dengan mengutip kekhawatiran mata-mata tetapi tanpa memberikan bukti yang jelas. Itu telah mempersulit rencana ambisius Huawei untuk menggenjot pertumbuhan perusahaan tersebut dan memicu keluhan dari operator nirkabel bahwa kampanye AS mengganggu rencana mereka untuk membangun jaringan.

"Ini sepertinya tidak akan memberikan hasil pada Huawei mendapatkan akses baru ke pasar AS. Tapi itu adalah penanda simbolis yang dapat memengaruhi pemain lain di seluruh dunia mempertimbangkan potensi pembatasan atau larangan terhadap perusahaan," jelas dia.

Pemerintah di negara-negara seperti Jerman dan Inggris memutuskan jenis pembatasan apa yang akan dikenakan pada peralatan Huawei. Australia melarang perusahaan itu menyediakan teknologi untuk jaringan 5G-nya tahun lalu.

Diretas Pemerintah AS

Dalam konferensi pers hari ini, Guo menuduh pejabat AS munafik. Menurut dia, saat pemerintah AS mencap Huawei sebagai ancaman kemananan dunia maya, mereka justru mereta server mereka.

"Pemerintah AS telah meretas server kami dan mencuri email dan kode sumber kami," jelas dia.

Klaim itu tampaknya menjadi referensi untuk laporan dari 2014, mengutip dokumen yang diberikan oleh Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS yang membocorkan informasi dalam jumlah besar tentang operasi intelijen dan pengawasan Amerika ke media.

Pertarungan Amerika dengan Huawei mengacaukan rencana 5G dunia. Pemerintah AS mengatakan Huawei adalah ancaman karena tidak dapat mengatakan tidak kepada pemerintah China.

"Hukum Tiongkok mewajibkan mereka untuk memberi aparat keamanan Beijing akses yang luas ke data apa pun yang menyentuh jaringan atau peralatan mereka," kata Wakil Presiden Mike Pence bulan lalu.

Perusahaan menampik tuduhan itu dan menegaskan bahwa mereka akan menolak permintaan pemerintah China untuk mendapatkan akses ke teknologi yang dijualnya kepada operator telekomunikasi.

Menambah kerumitan, jaksa AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Huawei di negara bagian Washington dan New York. Huawei mengaku tidak bersalah di Seattle pekan lalu dengan tuduhan bahwa ia mencoba mencuri rahasia dagang dari T-Mobile (TMUS).(CNN Indonesia)

TAG : teknologi

Berita Terkait

Berita Populer

Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Kasus Lahan Adat dan TPL, Sorbatua Siallagan Tiba Dirumah, Penahanan Ditangguhkan

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔09:49:38, 18 Apr 2024

RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merasa sangat gembira, pasalnya orang tua mereka, Sorbatua Siallagan (65) yang ditangkap polisi sekira sebulan lalu ditangguhkan penahannya, dan kini sudah berada dirumah, Kamis 18 April 2024 BACA JUGA : Ricuh . . .

Berita Selengkapnya ▸

Rumah dan Mobil Wartawan di Labuhanbatu Dibakar OTK

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔18:21:31, 21 Mar 2024

RADARMEDAN.COM. LABUHANBATU - Rumah dan mobil seorang wartawan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara beserta isinya hangus terbakar yang berlokasi di Lingkungan Talak Simin, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (21/3/2024) Sekira pukul 14.00 WIB. Menurut korban bernama Junaidi Marpaung, peristiwa itu diduga . . .

Berita Selengkapnya ▸

Ini Kronologis Tabrakan Kereta Api Kontra Truk di Pasar Bengkel Serdang Bedagai

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔10:01:08, 20 Mar 2024

RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Tabrakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.27 WIB di jalan umum Medan Tebing Tinggi tepatnya di perlintasan Kereta Api Pasar Bengkel (Plang Terpasang) kini dalam lidik Polres Serdang Bedagai. Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Andita Sitepu, SH, MH dihubungi . . .

Berita Selengkapnya ▸

Truk Mogok Ditabrak Kereta Api di Pasar Bengkel Perbaungan

🔖 SEKITAR KITA 👤Radar Medan 🕔23:39:21, 19 Mar 2024

RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Informasi kecelakaan Kereta Api viral di media sosial. DIkabarkan, Kereta Api menuju Medan menabrak Truk yang sedang mengalami kerusakan dijalur kereta api di Pasar Bengkel, Perbaungan, Selasa, 19/3/2024 sekira pukul 20.30 WIB. Kejadian tersebut viral di media sosial dan group whatsapp karena sempat . . .

Berita Selengkapnya ▸

Inilah 10 Anggota DPR RI Asal Sumut Rekapitulasi KPUD 2024

🔖 POLITIK 👤Radar Medan 🕔06:53:06, 19 Mar 2024

RADARMEDAN.COM - Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara sudah selesai, Senin (18/3/2024).. Dari 3 daerah pemilihan (dapil) di Sumatera Utara dan berdasarkan Model D hasil Prov-DPR RI Sumatera Utara, inilah perwakilan Sumatera Utara yang akan duduk menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 . . .

Berita Selengkapnya ▸

Ini Daftar 100 Anggota DPRD Sumut Terpilih Hasil Rekapitulasi KPU

🔖 POLITIK 👤Radar Medan 🕔18:18:00, 16 Mar 2024

RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Sumut Jumat (15/3/2024. Sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2023, terdapat 12 dapil untuk pemilihan anggota DPRD Sumut. Dari 12 dapil tersebut, akan terpilih 100 anggota DPRD Sumut. Setelah . . .

Berita Selengkapnya ▸

Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah Pertama di Indonesia

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔11:17:56, 15 Mar 2024

RADARMEDAN.COM, DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, pada Kamis, 14 Maret 2024. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia tersebut menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan . . .

Berita Selengkapnya ▸

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Kejatisu Tahan Kadis Kesehatan Provsu

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔17:48:51, 13 Mar 2024

RADARMEDAN.COM - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Penyelewengan dan Mark-Up Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi . . .

Berita Selengkapnya ▸

Presiden Jokowi Dijadwalkan Berkunjungi ke Labuhanbatu, Pemkab Lakukan Persiapan

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔08:31:27, 12 Mar 2024

RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu pada Jum'at 15 Maret 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Labuhanbatu, Senin (11/3/2024). Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, membenarkan rencana kunjungan . . .

Berita Selengkapnya ▸

Unik, Gubsu dan Bupati/Wali Kota Se Sumut Naik Becak Menuju Lokasi Musrenbang

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔13:45:56, 08 Mar 2024

RADARMEDAN.COM - Ada yang unik dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Sumatera Utara (Sumut). Untuk menuju lokasi Musrenbang di Hotel Santika Dyandra Medan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yang mengenakan baju adat Toba, naik becak bersama para Bupati/Wali Kota . . .

Berita Selengkapnya ▸