Batasi Penjualan Produk, Huawei Gugat Pemerintah AS

RADARMEDAN.COM - Perusahaan raksasa teknologi asal China, Huawei menggugat pemerintah Amerika Serikat (AS) atas tuduhan membatasi akses pasarnya. Ini merupakan langkah paling agresif Huawei dalam melawan tuduhan AS bahwa teknologi mereka menimbulkan ancaman global.

Huawai pada Kamis (7/3) mengaku telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Texas, menantang Undang-undang AS baru-baru ini yang melarang agen-agen federal untuk membeli produk-produknya.

"Larangan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membatasi Huawei untuk terlibat dalam persaingan yang sehat, yang pada akhirnya merugikan konsumen AS," kata Wakil Ketua Huawei Guo Ping, seperti dikutip dari CNN.


Dia menuduh Kongres AS bertindak sebagai "hakim, juri, dan algojo" melalui larangan tersebut. Untuk itu, mereka meminta pengadilan untuk membatalkan bagian dari Undang-undang Otoritasi Pertahanan Nasional yang ditandatangani Trump pada Agustus.

Huawei menuduh sebagian dari undang-undang tersebut secara khusus melarang lembaga pemerintah menggunakan teknologi dari Huawei dan pesaingnya ZTE (ZTCOF). Ini, menurut dia, melanggar Konstitusi AS dengan memilih individu atau kelompok untuk dihukum tanpa pengadilan.

"Kongres AS telah berulang kali gagal menghasilkan bukti apa pun untuk mendukung pembatasan produk Huawei. Kami terpaksa mengambil tindakan hukum ini sebagai upaya yang tepat dan terakhir," kata Guo.

Sementara, pejabat pemerintah AS masih enggan berkomentar karena masih berada di luar jam kantor mereka.

Gugatan pengadilan oleh Huawei membawa kebuntuan terhadap pemerintah AS ke tingkat yang baru. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di China dan pemain kunci dalam peluncuran global jaringan nirkabel 5G. Smartphone-nya bersaing secara global dengan Apple (AAPL) dan Samsung.

Namun, Washington telah bertahun-tahun curiga bahwa pemerintah Cina dapat menggunakan Huawei untuk memata-matai negara lain, tanpa memberikan bukti spesifik. Huawei menggambarkan dirinya sebagai perusahaan milik karyawan dan menyangkal salah satu produknya menimbulkan risiko keamanan.

Gugatan Huawei, yang diajukan di Texas, di mana kantor pusat perusahaan Amerika berada, dapat memaksa pemerintah AS untuk mengajukan kasus publik terhadap perusahaan teknologi China itu saat meningkatkan kampanye tekanannya.

Pemerintahan Trump telah mendesak sekutu mereka untuk melarang atau membatasi produk Huawei dari jaringan 5G mereka, dengan mengutip kekhawatiran mata-mata tetapi tanpa memberikan bukti yang jelas. Itu telah mempersulit rencana ambisius Huawei untuk menggenjot pertumbuhan perusahaan tersebut dan memicu keluhan dari operator nirkabel bahwa kampanye AS mengganggu rencana mereka untuk membangun jaringan.

"Ini sepertinya tidak akan memberikan hasil pada Huawei mendapatkan akses baru ke pasar AS. Tapi itu adalah penanda simbolis yang dapat memengaruhi pemain lain di seluruh dunia mempertimbangkan potensi pembatasan atau larangan terhadap perusahaan," jelas dia.

Pemerintah di negara-negara seperti Jerman dan Inggris memutuskan jenis pembatasan apa yang akan dikenakan pada peralatan Huawei. Australia melarang perusahaan itu menyediakan teknologi untuk jaringan 5G-nya tahun lalu.

Diretas Pemerintah AS

Dalam konferensi pers hari ini, Guo menuduh pejabat AS munafik. Menurut dia, saat pemerintah AS mencap Huawei sebagai ancaman kemananan dunia maya, mereka justru mereta server mereka.

"Pemerintah AS telah meretas server kami dan mencuri email dan kode sumber kami," jelas dia.

Klaim itu tampaknya menjadi referensi untuk laporan dari 2014, mengutip dokumen yang diberikan oleh Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS yang membocorkan informasi dalam jumlah besar tentang operasi intelijen dan pengawasan Amerika ke media.

Pertarungan Amerika dengan Huawei mengacaukan rencana 5G dunia. Pemerintah AS mengatakan Huawei adalah ancaman karena tidak dapat mengatakan tidak kepada pemerintah China.

"Hukum Tiongkok mewajibkan mereka untuk memberi aparat keamanan Beijing akses yang luas ke data apa pun yang menyentuh jaringan atau peralatan mereka," kata Wakil Presiden Mike Pence bulan lalu.

Perusahaan menampik tuduhan itu dan menegaskan bahwa mereka akan menolak permintaan pemerintah China untuk mendapatkan akses ke teknologi yang dijualnya kepada operator telekomunikasi.

Menambah kerumitan, jaksa AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Huawei di negara bagian Washington dan New York. Huawei mengaku tidak bersalah di Seattle pekan lalu dengan tuduhan bahwa ia mencoba mencuri rahasia dagang dari T-Mobile (TMUS).(CNN Indonesia)

Berita Terkait

• Gojek dapat Suntikan Dana Segar Rp 1,4 Triliun dari Astra
• Penumpang Grab Bisa Kasih Tip Lewat Aplikasi
• Wow...Satelit Pertama Indonesia Senilai Rp3,5 Triliun
• Qlue Indonesia, Raih Penghargaan Aplikasi Pemerintahan Terbaik di Dunia

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan