Arteria Dahlan Kecam Oknum yang Lindungi Enam Kader Eks PDI Perjuangan Samosir

Oleh : Radar Medan | 28 Jul 2021, 19:26:53 WIB | 👁 1212 Lihat
Politik
Arteria Dahlan Kecam Oknum yang Lindungi Enam Kader Eks PDI Perjuangan Samosir

Keterangan Gambar : Arteria Dahlan, Deputi Balitbangpus DPP PDIP dalam jumpa pers di Sekretariat DPD PDI Perjuangan, Rabu (28/7/2021)


RADARMEDAN.COM - Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Samosir terus bergulir. Setelah sebelumnya ada indikasi money politics pada pilkada Samosir, kini PDI Perjuangan menyoroti enam eks kader yang telah dipecat, namun masih membawa bendara Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Samosir. 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat (BalitbangPus) DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengecam oknum penegak hukum maupun eksekutif dan legislatif yang melindungi para mantan kader yang telah dipecat. 

"Kami ingin memastikan proses hukum, penegakan hukum dan isu-isu pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Samosir," ujarnya dalam jumpa pers di Sekretariat DPD PDI Perjuangan, Rabu (28/7/2021).

Arteria mengatakan, kali ini PDI Perjuangan mengalami tragedi demokrasi di Kabupaten Samosir. 

"Kemarin money politics, kali ini keputusan kami sebagai partai politik tak bisa dieksekusi atas nama proses dan mekanisme kelembagaan dewan," jelasnya. 

Arteria menegaskan penugasan, penegasan, pemecatan, mutasi dan demosi (penurunan jabatan) kader partai adalah kedaulatan partai yang bersangkutan. 

"Termasuk penugasan Ketua DPRD Samosir, ketua Fraksi dan anggota Fraksi. Jadi Saut Martua Tamba dan kawan kawan yang lima orang lagi,  mundurlah sebelum banyak implikasi hukum yang akan anda hadapi," jelasnya. 

Dikatakannya, bagi pihak-pihak yang melindungi para eks kader PDI Perjuangan yang tetap mempertahankannya sebagai Anggota Dewan maka akan ada konsekuensi hukum.

"Mereka selama ini masih mengaku anggota PDI Perjuangan padahal sudah dipecat. Mereka harus klarifikasi, menjelaskan di depan publik, ini sudah diatur di KUHP, UU Tindak pidana korupsi," ucapnya. 

Arteria mengatakan, untuk para kader lainnya yang dipecat yakni Rismawati Simarmata, Romauli Panggabean, Rinaldi Naibaho, Harjono Situmorang dan Paham Gultom, agar instropeksi diri. 

"Terimalah proses pemecatan itu, kalian telah melakukan upaya gugatan ke PN Jakarta Pusat. Namun gugatan tersebut telah ditolak oleh pengadilan," katanya. 

Arteria menegaskan seluruh kader yang telah dipecat namun masih Fraksi PDIPerjuangan, dan ini merupakan pelanggaran hukum karena mereka semua sudah dipecat. Sehingga semua keputusan dan kebijakan yang diambilnya, bukan lagi atas nama Fraksi PDI Perjuangan dan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

"Mereka sebelumnya tergabung dalam fraksi PDI Perjuangan dan fraksi itu adalah alat perpanjangan tangan partai. Artinya berlaku hukum dan kedaulatan partai di situ," tegasnya. 

Menurut Arteria, bila partai telah membuat keputusan, maka tak ada jalan lain, selain mematuhi keputusan tersebut. 

"Saudara Ketua DPRD Samosir  dan lima eks kader lainnya yang menjabat sebagai Anggota Partai telah dipecat. Artinya mereka tidak lagi kader PDI Perjuangan dan konsekuensinya mereka tidak dapat duduk lagi sebagai Anggota DPRD Samosir, Fraksi PDI Perjuangan" imbuhnya. 

Arteria menjelaskan menurut Undang-Undang nomor 32 partai politik, segala bentuk perselisihan partai politik termasuk pemecatan, penyalahgunaan wewenang, keberatan atas keputusan DPP, seluruhnya diselesikan pada mahkamah partai. 

"Sehingga jangan ada lagi yang berlindung di balik alasan bahwa masih proses gugatan di pengadilan. Semuanya termasuk perselisihan intenal partai dan kewenangan mahkamah partai,"tambahnya. 

Pengadilan, kata Arteria tegas menyatakan pemecatan kader partai dikualifikasikan keputusan internal partai politik, sehingga konsekuensi hukumnya menyatakan keberatan ke mahkamah partai. 
Keenamnya jelas-jelas sudah  dipecat karena dinilai melakukan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disipilin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. 

Hal tersebut tertulis dalam surat yang ditandatangai oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris DPP PDIP Hasto Kristiyanto, tambah Arteria.

Selain itu, Artiteria yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI juga menyoroti kasus dugaan penyimpangan dana Covid-19 yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Samosir, Jabiat Sagala.
Kasus penyimpangan dana Covid-19 tersebut menurut Arteria adalah pengkhiatan terhadap rakyat dan negara ditengah pandemi Covid-19. Negara dan seluruh lembaga negara, tengah berjuang untuk melawan pandemi Covid-19 dan memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak, tetapi dalam proses hukumnya, ternyata digagalkan oleh Pengadilan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Jaksa harus melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang agar kasus ini dapat dilanjutkan karena dengan dimenangkannya praperadilan oleh Jabiat Sagala, bukan berarti kasus ini berhenti begitu saja. Kami akan pantau dan laporkan pada Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kapolri.

"Saya minta Hakimnya diselidiki dan diberi sanksi tidak memegang palu selama lima tahun,"  tegasnya.

Tak hanya itu, Arteria juga meminta agar Bupati Kabupaten Samosir, segera menggelontorkan dana untuk membantu masyarakat yang saat ini dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Kapolres sudah sangat kesulitan, mereka salah satu ujung tombak dalam pelaksanan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19, namun saya dengar, Pemkab masih mencairkan anggara sebesar 25 persen dari anggaran yang disiapkan. Untuk apa ditahan-tahan, toh anggaran itu untuk masyarakat," pungkasnya. (RIL/AJ)/PE


TAG : politik


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

supa.jpg

Terbukti Menyuap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif Divonis 2 Tahun Penjara

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔22:07:23, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Majelis hakim diketuai As'ad Rahim Lubis menghukum M Syahrial selama 2 tahun penjara. Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif ini, terbukti bersalah menyuap penyidik KPK sebesar Rp1,6 miliar. Majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa M Syahrial telah memenuhi unsur bersalah . . .

Berita Selengkapnya
optimis.jpg

Bobby Nasution Optimis PPKM di Medan Turun Level

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔22:02:01, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Melihat turunnya trend kasus Covid-19, Wali Kota Medan, Bobby Nasution optimis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan akan turun dari Level IV ke III.   "Insya Allah. Mudah-mudahan bisa turun. Namun kami tetap menunggu Inmendagri yang juga akan diteruskan oleh Gubsu. Prinsipnya kami menunggu. . . .

Berita Selengkapnya
sinergi.jpg

Gubsu Sinergi dengan Wali Kota, Begini Konsep Pembangunan Kota Medan

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:27:47, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM -  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menggelar rapat persiapan perencanaan pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, serta yang terintegrasi di dalamnya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rencana sebelumnya, sebagai proses singkronisasi antarkepala . . .

Berita Selengkapnya
panca.jpg

Kapolda Sumut Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Sebanyak 1295 Personil Akan Diturunkan

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔16:52:27, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (20/ 09/ 2021). Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/ BB Mayjen TNI Hasanuddin, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang . . .

Berita Selengkapnya
korupsi1.jpg

Korupsi Fasilitas Kredit Fiktif, Mantan Supervisor BRI KCP Kabanjahe Diadili

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔13:43:57, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM, KARO -  Mantan Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) pada PT Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabanjahe James Tarigan (52), Senin (20/9/2021) menjalani sidang perdana di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan. James diadili dalam perkara korupsi senilai Rp8,1 miliar terkait pemberian fasilitas Kredit Modal . . .

Berita Selengkapnya
binjai8.jpg

Sosok Mayat Tanpa Identitas Tergeletak di Depan Ruko di Binjai

🔖 SEKITAR KITA 👤Radar Medan 🕔13:23:00, 19 Sep 2021

RADARMEDAN, BINJAI - Warga Kota Binjai dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria tua tanpa identitas tergeletak didepan sebuah ruko Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara. Masyarakat Kota Binjai mengetahui adanya sesosok mayat laki-laki tergeletak didepan ruko dan diperkirakan berumur 70 . . .

Berita Selengkapnya
sampahmedan.jpg

Penetapan Lokasi Bebas Sampah Akan Tingkatkan Kinerja Penanganan Kebersihan di Medan

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔10:50:26, 18 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Tidak hanya mencanangkan Kawasan Pasar Bersih, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menjadikan enam lingkungan di tiga kecamatan menjadi kawasan percontohan bebas sampah. Ketiga lingkungan itu berada di Kecamatan Medan Labuhan, Medan Petisah, dan Medan Deli. Penetapan kawasan bebas sampah ini yang ditegaskan dalam SK Wali Kota . . .

Berita Selengkapnya
bobytegur.jpg

Presiden Jokowi Tegur Bobby Nasution, APBD Tertahan di Bank

🔖 POLITIK 👤Radar Medan 🕔23:20:55, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM -  Wali Kota Medan Bobby Nasution menjelaskan soal realisasi APBD Kota Medan sebesar Rp1,6 Triliun yang masih berada di Bank. Awalnya, hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat kunjungan ke Medan Kamis (16/9/2021) lalu. Bobby pun memberi penjelasan mengapa anggaran Rp1,6 triliun APBD Medan masih di bank. "Sebenarnya . . .

Berita Selengkapnya
bobybumd.jpg

Umumkan 12 Direksi Baru, Bobby Minta Buktikan Kemampuan Majukan BUMD

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:40, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, meminta kepada seluruh Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang lolos seleksi dapat menjalankan amanah dan menunjukkan kemampuannya untuk memajukan PUD Kota Medan. Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam pengumuman 12 nama . . .

Berita Selengkapnya
bas.jpg

Ketua DPRD SU Minta Kemenhub Keluarkan Larangan Truk Lintas di Hari Libur di Jalan Medan-Berastagi

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔18:06:03, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Ketua DPRD Sumut Drs Baskami  Ginting meminta Kemenhub (Kementerian Perhubungan) RI untuk segera mengeluarkan  peraturan larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu di Jalan Medan-Berastagi dan sebaliknya, guna menghindari semakin parahnya kemacetan di jalur tersebut. "Akhir-akhir ini kemacetan di . . .

Berita Selengkapnya

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Anda Suka Smartphone Samsung atau OPPO?
  Samsung
  Oppo