Keterangan Gambar : Istimewa
RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Beberapa jurnalis yang meliput di Kantor DPRD Samosir mengeluhkan regulasi pembayaran rilis yang dinilai tidak memiliki landasan hukum berdasarkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Kita telah membuat surat resmi, untuk klarifikasi dulu ke pihak yang membayarkan rilis berita,” sebut seorang jurnalis yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Marihot Simbolon, dikutip dari mimbarumum.co.id, Senin (12/10/2020) di kantor dewan, Parbaba, Kecamatan Pangururan.
Menurutnya, tindakan itu dilakukan agar mengacu dengan aturan dan peraturan yang berlaku, selanjutnya akan dilaporkan ke Tipikor Polres Samosir. “Ini mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Wartawan lainnya, Hotdon Naibaho, juga menegaskan, perlu dibakukan mekanisme pembayaran koran dan rilis berita di Sekretariat DPRD. “Dana itu merupakan uang rakyat, jadi harus memiliki payung hukum yang jelas,” pungkasnya.
Ia menambahkan, bahwa pos anggaran pembayaran koran dan rilis harus tetap mengacu pada undang-undang dan dasar hukum yang diatur sesuai dengan peranan media massa sebagai penyebarluasan informasi ke publik.
“Tapi harus mengacu ke Dewan Pers juga, jangan asal-asalan dan sesuka hati,” tegas Hotdon.
Surat klarifikasi yang disampaikan, kata dia, untuk mengedepankan transparansi penggunaan anggaran di sekretariat dewan. “Selama ini kita duga ada yang tidak transparan,” kata dia lagi.
Selanjutnya ditegaskannya, kalau ada penggunaan anggaran yang kita nilai menyimpang dari mekanisme atau mengarah kolusi, korupsi dan nepotisme, akan disampaikan ke pihak terkait.
Kasubbag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Samosir, Nikson Situmeang kepada wartawan, Senin (12/10/2020) menyebutkan, ada di Perbup Samosir diatur, Kominfo Samosir juga bisa ditanyakan terkait hal dimaksud.
Informasi dihimpun wartawan, sampai saat ini, tidak ada acuan yang baku terkait pembayaran uang rilis dan koran di sekretariat DPRD maupun Kominfo Samosir. (mimbarumum.co.id/red /PR /
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
.jpg)
__jpg.jpg)