RADARMEDAN.COM, TOBA - Masyarakat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, melayangkan somasi kepada perusahan Regal Springs Indonesia (RSI) yang sebelumnya bernama PT Aquafarm Nusantara.
Masyarakat menolak upaya pemindahan atau relokasi keramba jaring apung (KJA) milik RSI ke kawasan perairan Porsea dan Uluan, Kabupaten Toba.
Polemik KJA milik RSI semakin tajam pasca penertiban usaha KJA milik warga yang mulai ditertibkan, Juni lalu oleh pemerintah dengan konpensasi uang ganti rugi Rp 5 juta per kerambah.
Menanggapi penertiban KJA milik warga, Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Osriel Limbong mempertanyakan keseriusan pemerintah menertibkan semua KJA di kawasan perairan Danau Toba.
Menurutnya, alasan pemerintah melakukan penertiban KJA sangat masuk akal yakni upaya pemerintah untuk mewujudkan Danau Toba menjadi kawasan destinasi wisata yang ramah lingkungan.
"Tapi kami bertanya, apakah KJA warga lokal saja yang ditertibkan sementara KJA milik PT RSI yang ganti nama dari Aquafarm Nusantara malah diberi ruang baru memindahkan kerambahnya ke kawasan Uluan, Toba. Dimana logikanya itu. Usaha KJA rakyat dimatikan tapi KJA perusahaan raksasa boleh beroperasi," kata Osriel Limbong, Sabtu 18 September 2021.
Osriel menuding pemerintah pusat menerapkan standar ganda menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi yang ramah lingkungan. Jika ingin menjadikan Danau Toba bersih dari kegitan KJA, Osriel mendesak izin usaha Regal Springs Indonesia dicabut.
"Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal saudara Bahlil Lahadalia harus berpihak pada upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi ramah lingkungan tanpa pencemaran air dan udara dengan cara mencabut izin usaha Regal Springs Indonesia," ujar Osriel.
Osriel menambahkan, berdasarkan dokumen regulasi yang dihimpun Perhimpunan Pergerakkan 98, RSI harus menghadapi dan tunduk kepada regulasi yaitu UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1, angka 14 hingga 17 dan Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, khususnya Bab I, Pasal 1 dan Pasal 6 terkait kelas air.
"PT RSI juga harus tunduk pada Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No. 17 tahun 2015 Tentang Kriteria/Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak, Penghasilan Untuk PMA di sektor Kelautan dan Perikanan, dimana dalam lampiran 2 Point 5 tertulis, pembesaran ikan air tawar di KJA dan poin 8 Tentang Industri Pengelohan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan udang), semua jenis ikan di luar ikan hiu, di wilayah Sumatera Utara, masih atas nama PT. Aquafarm Nusantara bukan Regal Springs baik di Kawasan Danau Toba maupun di Kabupaten Serdang Bedagai," ujar Limbong.
Limbong juga mengingatkan Bahlil agar tidak terlalu berambisi mengejar keuntungan negara dari investor asing meski RSI diduga menabrak Peraturan Kementrian Kesehatan No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air yang menjadi ukuran usaha perikanan non laut (budidaya) dan mengorbankan air Danau Toba dipenuhi limbah pakan ikan.
"Limbah pakan ikan KJA milik warga disebut berbahaya, tapi limbah KJA milik RSI dianggap ramah lingkungan. Ini penggiringan opini sesat," ujar lulusan megister ilmu lingkungan USU ini.
Osriel mendesak Menteri Bahlil mengevaluasi PT RSI agar terbuka mengenai standar kualitas air dengan mengunakan pengukuran metrologi air dan melakukan tes dan pengukuran sampel air guna mendapat standar kualitas air yang harapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Belum lagi kalau bicara investasi RSI, apa yang mereka bangun di kawasan Danau Toba? Saya pastikan tidak ada. Yang saya tahu RSI hanya menyewa lahan di Ajibata, RSI tidak membangun pabrik di kawasan Danau Toba," kata Osriel.
Menurut Osriel, RSI hanya mengambil manfaat dari air Danau Toba tanpa membayar apapun untuk memulihkan air Danau Toba dan hanya akan meninggalkan konflik sosial antar marga.
"Sementara warga Serdang Bedagai mendapat manfaat terbesar karena RSI mendirikan pabrik pengolahan ikan disana. Menteri Bahlil harus tahu semua ini," ujar Osriel.
Osriel mengatakan, Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 melalui Bidang Pengabdian Masyarakat bersama masyarakat Uluan yang melayangkan somasi kepada Regal Springs akan mendatangi kantor pengacara Hotman Paris Hutapea yang menjadi kuasa hukum Regal Springs.
"Kami ingin tanya Hotman Paris alasannya membela Regal Springs melawan masyarakat Toba," ujar Limbong.(SS/PE)
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merasa sangat gembira, pasalnya orang tua mereka, Sorbatua Siallagan (65) yang ditangkap polisi sekira sebulan lalu ditangguhkan penahannya, dan kini sudah berada dirumah, Kamis 18 April 2024 BACA JUGA : Ricuh . . .
RADARMEDAN.COM. LABUHANBATU - Rumah dan mobil seorang wartawan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara beserta isinya hangus terbakar yang berlokasi di Lingkungan Talak Simin, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (21/3/2024) Sekira pukul 14.00 WIB. Menurut korban bernama Junaidi Marpaung, peristiwa itu diduga . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Tabrakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.27 WIB di jalan umum Medan Tebing Tinggi tepatnya di perlintasan Kereta Api Pasar Bengkel (Plang Terpasang) kini dalam lidik Polres Serdang Bedagai. Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Andita Sitepu, SH, MH dihubungi . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Informasi kecelakaan Kereta Api viral di media sosial. DIkabarkan, Kereta Api menuju Medan menabrak Truk yang sedang mengalami kerusakan dijalur kereta api di Pasar Bengkel, Perbaungan, Selasa, 19/3/2024 sekira pukul 20.30 WIB. Kejadian tersebut viral di media sosial dan group whatsapp karena sempat . . .
RADARMEDAN.COM - Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara sudah selesai, Senin (18/3/2024).. Dari 3 daerah pemilihan (dapil) di Sumatera Utara dan berdasarkan Model D hasil Prov-DPR RI Sumatera Utara, inilah perwakilan Sumatera Utara yang akan duduk menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Sumut Jumat (15/3/2024. Sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2023, terdapat 12 dapil untuk pemilihan anggota DPRD Sumut. Dari 12 dapil tersebut, akan terpilih 100 anggota DPRD Sumut. Setelah . . .
RADARMEDAN.COM, DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, pada Kamis, 14 Maret 2024. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia tersebut menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan . . .
RADARMEDAN.COM - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Penyelewengan dan Mark-Up Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu pada Jum'at 15 Maret 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Labuhanbatu, Senin (11/3/2024). Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, membenarkan rencana kunjungan . . .
RADARMEDAN.COM - Ada yang unik dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Sumatera Utara (Sumut). Untuk menuju lokasi Musrenbang di Hotel Santika Dyandra Medan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yang mengenakan baju adat Toba, naik becak bersama para Bupati/Wali Kota . . .
