Keterangan Gambar : Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik DPP Partai Perindo, Amos Simanjuntak
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Wacana pemakzulan (lengser) terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang berhembus belakangan ini dinilai sangat tidak peka terhadap penderitaan masyarakat. Pasalnya, isu politik tersebut digulirkan di tengah kondisi Sumatera Utara, termasuk kawasan Tapteng dan Sibolga, yang sedang didera rentetan bencana alam.
Kritik tajam tersebut dilontarkan oleh Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik DPP Partai Perindo, Amos Simanjuntak. Politisi muda berusia 33 tahun ini menyayangkan energi legislatif dan eksekutif yang justru terkuras untuk urusan konflik kekuasaan, alih-alih menyelamatkan warga.
"Di tengah rentetan musibah seperti karhutla, gempa bumi, hingga erupsi gunung yang melanda Sumut, sangat tidak tepat jika kita justru meributkan pemakzulan. Energi pemerintah dan DPRD seharusnya difokuskan pada keselamatan dan pemulihan hidup masyarakat," tegas Amos di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Sebagai putra daerah yang pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Sibolga, Amos mengingatkan para anggota dewan di kampung halamannya untuk mengedepankan musyawarah mufakat. Dinamika politik dinilai wajar terjadi, namun ia memperingatkan agar jangan sampai perselisihan tersebut meminggirkan kebutuhan mendesak masyarakat yang tengah terdampak bencana.
Ia meminta dengan tegas agar musibah yang melanda kawasan Sibolga dan Tapteng tidak dijadikan komoditas atau dipolitisasi oleh pihak mana pun.
"Saat ini adalah waktunya hati dan empati yang bekerja. Masyarakat butuh kehadiran pemerintah secara utuh, bukan malah disuguhkan pertentangan politik yang semakin melebar," ucapnya.(HM)
Pesan untuk Masinton: Fokus Pulihkan Ekonomi
Lebih lanjut, Amos juga memberikan dorongan moral sekaligus peringatan kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Ia meminta kepala daerah tersebut tidak memecah fokusnya untuk meladeni keriuhan politik, dan tetap berkonsentrasi pada penanganan pascabencana.
Menurut Amos, selain pemenuhan kebutuhan logistik dan perbaikan infrastruktur, sektor yang paling krusial untuk segera diselamatkan adalah perekonomian akar rumput, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pemda harus memastikan kehidupan warga kembali normal. Ketika UMKM kembali beroperasi dan pendapatan warga kembali tumbuh, itulah indikator keberhasilan pemulihan pascabencana," jelas Amos.
Di akhir pernyataannya, Amos berharap agar semua elit politik di Tapteng bisa menahan ego sektoral dan menyelesaikan polemik melalui jalur konstitusional yang sehat. Kerja sama antar lembaga saat ini menjadi kunci utama agar krisis segera berlalu.
"Saya mendoakan agar Bang Inton (Masinton Pasaribu) diberi kekuatan menghadapi situasi ini, sehingga roda perekonomian masyarakat Tapanuli Tengah bisa kembali berputar sepenuhnya," tutupnya.
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
.jpg)
__jpg.jpg)