Viral Beras Berulat di Tapteng, Riadil Tegaskan Itu Bukan dari Pemprov Sumut
Oleh : Radar Medan | 15 Mei 2020, 08:48:58 WIB | 👁 1090 Lihat Umum
RADARMEDAN.COM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) Riadil Akhir Lubis, selaku Pusat Pengendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut menegaskan, terkait bantuan beras berulat atau berkutu di Tapanuli Tengah (Tapteng), bukan berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Karena hingga saat ini Pemprov maupun GTPP Covid-19 belum menyalurkan bantuan beras ke daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Riadil terkait viralnya berita di media online tentang beras berulat atau berkutu yang ditolak masyarakat Tapteng.
“Jadi informasi yang beredar di salah satu media online tidak benar. Tidak benar ada beras yang berulat atau berkutu bantuan Pak Gubernur. Karena sampai hari ini kita belum mengirimkan ke Tapanuli Tengah,” tegas Riadil, Kamis (14/5) di Medan.
Riadil menjelaskan, bahwasanya Pemprov Sumut, atas nama GTPP Covid-19 akan membagikan paket bantuan pangan dalam bentuk sembako kepada seluruh masyarakat Sumut yang berhak. Untuk itu yang jadi acuan pemberian sembako digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jadi acuan ini untuk menghitung kuota.
“Jadi kuota ada 1.321.426 paket yang akan dibagikan kepada yang berhak ini akan dibagikan ke 33 kabupaten/kota,” terangnya.
Namun kata dia, ada 16 kabupaten/kota yang menyatakan menerima transfer dana. Dari transfer dana ini, mereka akan mengadakan proses pengadaannya atas Surat Edaran sekretaris daerah. Sisanya ada 17 kabupaten/kota menyatakan sikap menerima paket pangan sembako dari gugus tugas provinsi.
“Khususnya kabupaten/kota yang menerima bantuan barang paket sembako terdiri dari 4 item barang, yaitu beras 10 kg, gula 2 kg, minyak makan 2 liter, dan mi instan 20 bungkus, totalnya Rp225 ribu per paket yang akan kita sampaikan,” katanya
Sampai hari ini tanggal 14 Mei 2020, kata Riadil, masih dilakukan persiapan pengiriman sembako kepada 17 kabupaten/kota yang menyatakan sikap hanya menerima sembako, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai hari ini Gubernur Sumatera Utara melalui gugus tugas provinsi belum mengirimkan paket sembako ini. Dan insya Allah penyerahan sembako kita mulai hari Sabtu, sampai seterusnya hingga sebelum lebaran semua ini sudah diserahkan kepada yang berhak. Untuk itu kita melibatkan 3 pilar pengendalian dan pengawasannya. Kita kerahkan TNI atau Kodam dan jajaran ke bawah hingga Babinsa. Demikian juga Polda dan jajaran ke bawah hingga Bhabinkamtibmas. Kita juga didampingi pihak Kejaksaan, DPRD Provinsi, Pemkab/Pemko hingga sampai ke relawan,” jelasnya, sembari berharap hal ini sama-sama diawasi supaya yang menerima ini mencapai target sasaran.(Humas)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .