Keterangan Gambar : Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Kamis (8/1/2026). Perkara tersebut teregister dengan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 dan diajukan oleh Lenny Damanik serta Eva Meliani Br. Pasaribu.
RADARMEDAN.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Kamis (8/1/2026). Perkara tersebut teregister dengan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 dan diajukan oleh Lenny Damanik serta Eva Meliani Br. Pasaribu.
Pemohon merupakan korban yang mengalami langsung dampak ketidakadilan ketika tindak pidana yang menewaskan anggota keluarga Pemohon ditangani Peradilan Militer.
Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua Majelis Panel, didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah. Agenda persidangan mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon.
Dalam persidangan, para Pemohon yang diwakili kuasa hukum dari LBH Medan bersama Themis, Imparsial, dan KontraS mempersoalkan ketentuan Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), serta Pasal 127 UU Peradilan Militer yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Kuasa hukum Pemohon, Ibnu Syamsul Hidayat, menyampaikan bahwa pengaturan tersebut membuka ruang impunitas bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum karena tetap diadili di peradilan militer.
Permohonan ini dilatarbelakangi pengalaman konkret para Pemohon. Lenny Damanik merupakan orang tua dari MHS (15), yang meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh prajurit TNI. Sementara Eva Meliani Br. Pasaribu merupakan anak almarhum wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang bersama anggota keluarganya meninggal dunia dalam peristiwa pembakaran rumah yang diduga berkaitan dengan pemberitaan jurnalistik investigatif.
Menurut Pemohon, meskipun dalam proses persidangan pidana sebelumnya nama seorang anggota TNI disebut oleh para pelaku sipil dan saksi, yang bersangkutan tidak diproses melalui mekanisme hukum yang dinilai transparan dan objektif. Para Pemohon menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari dominasi yurisdiksi peradilan militer terhadap perkara yang seharusnya masuk ranah peradilan umum.
Dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “mengadili tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dapat diperiksa dan diadili di peradilan umum, sejalan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI.
Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menilai permohonan telah disusun secara rapi dan sistematis sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Namun, ia meminta Pemohon memperkuat bukti kerugian konstitusional yang dialami serta memperjelas argumentasi terhadap norma-norma yang diuji.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menekankan pentingnya penjelasan yang lebih tegas mengenai kedudukan hukum Pemohon dan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang diklaim. Ia mengingatkan agar perubahan tafsir terhadap Pasal 9 angka 1 diperhitungkan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, seraya menyebut bahwa isu tersebut telah lama menjadi perhatian dalam kajian akademik.
Di akhir persidangan, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 14 hari kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya. Perbaikan paling lambat disampaikan ke MK pada Rabu, 21 Januari 2026.(hm)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)