Tidak Ada Lagi Kekebalan Diplomatik dalam Kasus Penyiksaan Buruh Migran di Ranah Domestik
Selama 12 tahun, hidup Malaya* bergantung pada perkembangan kasus hukum terhadap mantan majikannya

RADAMEDAN.com – Seorang buruh migran asal Filipina menangkan gugatan terhadap mantan majikan meski status diplomat. Perjuangannya menciptakan preseden bagi kasus penyiksaan buruh domestik yang selama ini terhambat kekebalan diplomatik. Ana P. Santos melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW, 18 Juni 2026).**

Selama 12 tahun, hidup Malaya* bergantung pada perkembangan kasus hukum terhadap mantan majikannya, seorang diplomat asal Uni Emirat Arab (UEA). Sebelumnya, pekerja rumah tangga asal Filipina itu bekerja untuk sang diplomat di UEA sebelum ikut pindah bersama keluarga majikannya ke London, Inggris, pada 2013.

Dokumen pengadilan menunjukkan Malaya dikurung selama 89 hari dalam kondisi yang digambarkan menyerupai perbudakan. Setelah berhasil melarikan diri, perjuangannya mencari keadilan tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, dia menghadapi hambatan birokrasi dan penolakan karena mantan majikannya dilindungi oleh kekebalan diplomatik.

Awal tahun ini, pengadilan Inggris memerintahkan pemerintah UEA membayar ganti rugi sebesar 270 ribu poind sterling atau setara dengan Rp 6,4 miliar kepada Malaya atas penahanan ilegal, upah yang tidak dibayarkan, serta gangguan stres pascatrauma.

"Saya benar-benar ingin berteriak kepada seluruh dunia bahwa kami berhasil. Ini saya. Saya tidak pernah menyerah. Saya bisa mengatakan ini adalah sebuah kemenangan,” ujar Malaya kepada DW dengan air mata mengalir.

"Kami harus terus berjuang, karena saya tidak berjuang hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Saya tidak ingin ada yang mengalami pengalaman mengerikan yang sama,” katanya.

Kedutaan Besar UEA di London tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail).

Pengadilan mulai batasi kekebalan diplomatik

Kasus Malaya merupakan salah satu dari sejumlah perkara yang menandai perubahan pendekatan hukum terhadap kekebalan diplomatik.

Pada 2022, pengadilan Inggris memutuskan bahwa diplomat tidak dapat menggunakan kekebalan diplomatik dalam perkara yang berkaitan dengan perbudakan modern atau perdagangan manusia. Putusan serupa muncul di Swiss pada 2025 yang membuka jalan agar kasus eksploitasi pekerja rumah tangga dapat diperlakukan sebagai sengketa ketenagakerjaan biasa antara pemberi kerja dan pekerja.

"Ada harapan yang nyata bagi keadilan bagi para pekerja rentan ini. Tanpa mereka, para diplomat yang terbebas dari urusan kehidupan sehari-hari tidak akan dapat menjalankan tugas diplomatik mereka,” kata Mirella Falco, kepala serikat pekerja SIT di Jenewa, Swiss, kepada DW.

Cora Espanto dan dua anaknya pernah bekerja untuk seorang diplomat Arab Saudi di Belanda pada 2012. Setelah melarikan diri melalui rencana yang disusun dengan sangat hati-hati pada dini hari, Espanto mendapati bahwa ia tidak dapat menggugat majikan diplomatnya karena perlindungan kekebalan diplomatik.

Kini, Espanto bekerja sebagai mediator budaya di Fairwork, organisasi hak pekerja yang berbasis di Amsterdam. Ia membantu para pekerja migran lain yang mengalami kekerasan dan eksploitasi, termasuk mereka yang menjadi korban diplomat.

"Masalah diplomat yang melakukan kekerasan masih terus terjadi. Harus ada lebih banyak putusan pengadilan yang menegaskan bahwa kekebalan diplomatik tidak berlaku, terutama dalam kasus pekerja rumah tangga,” kata Espanto kepada DW.

Berlindung di balik Konvensi Wina

Kekebalan diplomatik merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada utusan asing berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Tujuannya adalah melindungi diplomat dari gugatan perdata dan pidana agar mereka dapat menjalankan tugas secara bebas.

Namun, sebagian diplomat memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari proses hukum.

Investigasi global yang dilakukan media Filipina, Rappler, pada 2023 mengungkap luasnya persoalan itu. Berdasarkan dokumen sumber terbuka dan wawancara dengan pekerja rumah tangga, lebih dari 200 pekerja di 18 negara mengajukan pengaduan terhadap 160 diplomat sepanjang 1988 hingga 2021. Sebagian besar kasus berakhir tanpa proses lebih lanjut karena kekebalan diplomatik.

Hambatan hukum ini memperburuk persoalan yang selama ini dihadapi jutaan pekerja rumah tangga. Menurut perkiraan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), terdapat lebih dari 75 juta buruh domestik di seluruh dunia. Sekitar 81 persen bekerja secara informal sehingga tidak mendapatkan perlindungan standar ketenagakerjaan seperti upah minimum dan perlindungan dari pelecehan seksual.

Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga menetapkan standar internasional agar pekerja rumah tangga dimasukkan dalam hukum dan regulasi ketenagakerjaan.

Harapan dari Eropa dan Amerika Latin

Claire Hobden, spesialis teknis bidang pekerja rumah tangga di ILO, mengatakan kepada DW bahwa semakin banyak negara yang menerapkan perlindungan hukum terkait upah, jam kerja, dan tunjangan bagi pekerja rumah tangga.

Namun, pelaksanaan aturan tersebut belum merata. Banyak pekerja informal masih berada di wilayah abu-abu hukum.

Menurut Hobden, kawasan Amerika Latin dan sebagian Eropa menunjukkan kemajuan. Namun, pengecualian hukum terhadap pekerja rumah tangga masih lazim ditemukan di Afrika, kawasan Asia-Pasifik, dan negara-negara Arab.

Kekerasan, pelecehan, serta risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja masih menjadi persoalan utama.

Filipina: Masalah di dalam negeri

Meski begitu, banyak pihak memandang putusan pengadilan terbaru dan perubahan hukum sebagai alasan untuk tetap berharap.

"Putusan pengadilan menegaskan kesetaraan perlakuan dan penerapan hukum ketenagakerjaan yang sama bagi semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, baik lokal maupun migran,” kata Ellene Sana, direktur eksekutif Center for Migrant Advocacy di Manila, kepada DW.

Dia berharap negara-negara lain mengikuti langkah tersebut dan menetapkan batas yang jelas mengenai cakupan kekebalan diplomatik, terutama ketika diplomat mempekerjakan pekerja rumah tangga di kediaman mereka.

Filipina merupakan salah satu negara pemasok utama pekerja migran dunia, terutama pekerja rumah tangga dan perawat.

Sana mendesak pemerintah Filipina memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran dan sekaligus menertibkan jajaran diplomatnya sendiri.

Pada 2021, sebuah video yang memperlihatkan Marichu Mauro, saat itu menjabat sebagai Duta Besar Filipina untuk Brasil, melakukan kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga asal Filipina berusia 51 tahun menjadi viral. Mauro kemudian diberhentikan dari jabatannya.

"Bagaimana Filipina bisa menjadi standar emas dalam perlindungan pekerja migran jika para pihak yang bertanggung jawab justru berani melakukan kekerasan terhadap warga kami sendiri? Aturan yang lebih ketat harus diterapkan terhadap para diplomat berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang ada,” kata Sana. (Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman/Diadaptasi oleh Rizki Nugraha/Editor: Yuniman Farid)/dw.com/id. []

*Nama telah diubah untuk melindungi privasi.

**Peliputan untuk proyek ini didukung oleh hibah dari Pulitzer Center.

Berita Terkait

• Polrestabes Medan Periksa 20 Saksi Tawuran yang Tewaskan 1 Mahasiswa Nommensen Medan
• Prasetiya Mulya Menjawab Tantangan Hukum Bisnis Internasional
• Reskrim Langkat Ringkus Dua Tersangka Pemilik Narkotika
• Polres Labuhanbatu Ringkus Sindikat Curanmor

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan