Satu Tahun Berlalu, Kasus Pembunuhan Wartawan Rico Belum Sentuh Oknum TNI KPAI dan Komnas HAM Desak TNI Usut Dugaan Keterlibatan Anggota
Oleh : Radar Medan | 22 Jul 2025, 10:04:33 WIB | 👁 908 Lihat Hukum dan Kriminal
Keterangan Gambar : Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan LPSK
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Sejumlah lembaga diantaranya Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan LPSK mendesak Panglima TNI mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya, Kamis 17/7/2025.
Kasus tragis pembakaran rumah yang menewaskan Rico bersama empat anggota keluarganya setahun lalu masih menyisakan luka dan trauma mendalam, terutama bagi anak korban, Eva Meliani Br Pasaribu.
Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam proses hukum terhadap oknum TNI yang diduga terlibat, yakni Koptu HB.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH didampingi Arta Sigalingging, SH saat ditermui wartawan media ini di kantornya, Selasa 22/7/2025 menyampaikan kekesalannya atas lambatnya penanganan kasus ini.
"Selama satu tahun sejak laporan dilayangkan ke POMDAM I/Bukit Barisan, penyidik dinilai tidak menunjukkan upaya serius. Tersangka dari unsur militer belum juga ditetapkan. Bahkan, tiga eksekutor sipil yang telah divonis seumur hidup tidak pernah diperiksa oleh penyidik militer," jelas Irvan.
Ia menambahkan upaya pelapor untuk menghadirkan ahli pidana dan psikologi forensik juga tidak digubris.
"Alih-alih menuntaskan laporan secara adil, penyidik justru sibuk mengurus kegiatan institusi dan berulang kali memberikan alasan yang tidak masuk akal," jelasnya
Menurutnya tindak pidana yang menimpa keluarga Rico masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, dan juga melanggar ketentuan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, DUHAM, ICCPR, serta kebebasan pers.
Eva bersama Koalisi Keadilan untuk Jurnalis (KKJ) terus melakukan advokasi ke berbagai lembaga nasional dan internasional. Langkah itu ditandai dengan konferensi pers di kantor KPAI yang dihadiri Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar, serta perwakilan Ombudsman RI, Tutut Tarida W, KontraS, dan LBH Medan.
Dalam konferensi pers tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan, yakni:
Mendesak Panglima TNI menindak tegas dugaan keterlibatan anggota TNI dan memprosesnya secara hukum.
Mendesak POMDAM I/Bukit Barisan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan mengadili oknum TNI secara terbuka.
Mendesak POMDAM I/BB segera memeriksa ahli pidana dan psikologi forensik yang diusulkan pelapor.
Meminta negara menjamin hak anak korban untuk memperoleh keadilan.
Mendesak agar semua pelaku dijatuhi hukuman maksimal.
Memastikan keluarga korban mendapat perlindungan dari segala bentuk intimidasi. (HM/pe)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .