RADARMEDAN.COM - Ratusan masyarakat adat, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL yang berasal dari kawasan Danau Toba, seperti Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Tapanuli Selatan dan Simalungun kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara pada Kamis, 18 April 2024.
Anggiat Sinaga ketua Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan dalam orasinya bahwa kehadiran Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari telah membawa dampak buruk kepada masyarakat adat, petani dan masyarakat di sekitar Danau Toba karena telah melakukan perambahan hutan, perampasan tanah-tanah adat serta akibatnya adalah bencana alam yang menghantui masyarakat adat akibat kerusakan lingkungan.
Menurut mereka aksi ini juga menjadi bagian dari momentum perlawanan terhadap kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat di Tanah Batak yaitu ketua Adat Sorbatua Siallagan, walau per Rabu 17 April 2024 Sorbatua Siallagan telah mendapatkan penangguhan penahanan.
BACA JUGA : Kasus Lahan Adat dan TPL, Sorbatua Siallagan Tiba Dirumah, Penahanan Ditangguhkan
"Hal ini tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat adat akan aman dalam mengelola wilayah adatnya yang sudah tinggal ratusan tahun di atas tanah adat tersebut," paparnya saat menyampaikan orasi.
Menurut Anggiat perjuangan masyarakat adat menuntut dan mempertahankan tanah adatnya dihantui kriminalisasi oleh aparat keamanan atas suruhan Perusahaan.
"Ketiadaan Peraturan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan terhadap masyarakat adat, mengakibatkan praktik pelanggaran terhadap masyarakat Adat terus berlangsung sampai hari ini," katanya.
Anggiat Sinaga dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menegaskan 10 tuntutannya, berharap dikabulkan pemerintah. Diantaranya :
1. Mencabut izin PT. Toba Pulp Lestari dari Tanah Batak
2. Membebaskan Sorbatua Siallagan tanpa syarat
3. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang atas hak-haknya.
4. Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
5. Menghentikan penebangan hutan di Kawasan Danau Toba
6. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat
7. Menyelamatkan bumi dari krisis iklim
8. Mengesahkan Perda Masyarakat Adat di Sumatera Utara
9. Mendesak DPRDSU untuk segera membentuk Pansus Percepatan Penyelesaian Masalah Masyarakat Adat dengan Perusahan PT. Toba Pulp Lestari.
10. Hentikan proses pengukuhan kawasan hutan negara tanpa melibatkan masyarakat adat di Sumatera utara.
Peserta demo kemudian diterima anggota DPRD Sumut Yadi khoir Harahap dan Irwan Simamora mengatakan akan membawa aspirasi tersebut.
"Negara kita kan hukum, kita tentu akan mengawal hal tersebut sesuai tugas kami dari fungsi dan pengawasan. Ini adalah kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak tentu kita akan sampaikan aspirasinya," ucapnya.
(hm/pe)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)