Keterangan Gambar : Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dimulai secara serentak pada Senin (25/11), dengan melibatkan Polri, TNI, Panwaslu Sumut, serta Satuan Pamong Praja (Satpol PP).
RADARMEDAN.COM - Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dimulai secara serentak pada Senin (25/11), dengan melibatkan Polri, TNI, Panwaslu Sumut, serta Satuan Pamong Praja (Satpol PP).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat jelang pelaksanaan pemilihan umum, serta memastikan proses kampanye berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi, S.I.K., S.H. menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menjaga ketertiban selama masa kampanye.
"Penertiban APK ini adalah upaya kami untuk memastikan suasana pemilu berjalan tertib dan damai. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif menjelang pemilihan umum," ujarnya.
Penertiban langsung dilakukan dengan membongkar berbagai APK yang masih terpasang di sejumlah titik, seperti jalan utama, kawasan pemukiman, serta tempat-tempat strategis lainnya. Penertiban ini turut melibatkan personel Satpol PP yang bersama-sama turun tangan membersihkan APK yang melanggar aturan.
Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa kegiatan penertiban ini akan memakan waktu cukup lama mengingat jumlah APK yang tersebar luas di seluruh wilayah Sumut.
"Butuh waktu dua hingga tiga hari untuk memastikan semua APK di kota, kampung, dan jalan protokol benar-benar bersih. Mengingat jumlahnya yang sangat banyak, kami bekerja keras untuk menyelesaikan ini dalam waktu secepat mungkin," jelasnya.
Dengan dimulainya penertiban ini, masyarakat diharapkan dapat lebih fokus pada pemilihan yang akan datang dan menjaga suasana yang damai serta tertib.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat agar dapat lebih tenang dan tidak terpengaruh oleh keberadaan APK yang mungkin sudah tidak sesuai ketentuan. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar," tambah Kombes Hadi.
Mantan Kapolres Biak Hadi juga menambahkan Penertiban APK ini merupakan langkah penting menjelang masa tenang kampanye yang dimulai pada hari ini, guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan meminimalisir potensi gangguan selama periode tersebut.
"Dengan kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan Sumut dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam penyelenggaraan pemilu yang tertib dan damai," tutup Hadi (HM/PE)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
