Keterangan Gambar : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Medan, Rabu (12/3).
RADARMEDAN.COM – Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak.
Hingga saat ini, sebanyak 367 daerah telah bergabung dalam PKS OP4D yang digagas oleh DJPK dan DJP Kementerian Keuangan RI. Hasilnya pun cukup signifikan, dengan peningkatan penerimaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami ingin memastikan penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Dengan memperkuat kerja sama bersama DJP dan DJPK, kami berharap ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pendapatan negara secara keseluruhan,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya, usai menghadiri penandatanganan secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/3).
Meski demikian, tingkat kepatuhan pajak di Sumut masih tergolong rendah. Salah satu contohnya adalah pajak kendaraan yang baru mencapai sekitar 30%. Oleh karena itu, diharapkan sinergi dengan DJP dan DJPK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kepatuhan masyarakat masih menjadi tantangan, padahal pajak merupakan tulang punggung APBD Sumut. Dengan kerja sama ini, kami optimistis penerimaan pajak bisa meningkat secara signifikan,” tambah Surya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menyebutkan bahwa PKS OP4D memberikan dua manfaat utama bagi pemerintah daerah. Pertama, akses terhadap data pajak pusat dari Ditjen Pajak untuk memperluas potensi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
Pada penandatanganan PKS kali ini, sebanyak 129 pemerintah daerah turut serta, termasuk 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kantor Wilayah DJP yang bertindak sebagai mitra pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menekankan pentingnya pertukaran data dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
“Di era digital seperti sekarang, teknologi mempermudah kita dalam mengelola data pajak. Namun, keamanan dan kerahasiaan tetap menjadi prioritas utama dalam proses ini,” ungkap Suryo.
Acara penandatanganan ini dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang ikut dalam PKS OP4D, serta jajaran Kementerian Keuangan. Sementara itu, di Kantor Gubernur Sumut, turut hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut 1, Arridel Midra, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumut. (hm/PE)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
