Keterangan Gambar : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Medan, Rabu (12/3).
RADARMEDAN.COM – Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak.
Hingga saat ini, sebanyak 367 daerah telah bergabung dalam PKS OP4D yang digagas oleh DJPK dan DJP Kementerian Keuangan RI. Hasilnya pun cukup signifikan, dengan peningkatan penerimaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami ingin memastikan penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Dengan memperkuat kerja sama bersama DJP dan DJPK, kami berharap ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga pendapatan negara secara keseluruhan,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya, usai menghadiri penandatanganan secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (12/3).
Meski demikian, tingkat kepatuhan pajak di Sumut masih tergolong rendah. Salah satu contohnya adalah pajak kendaraan yang baru mencapai sekitar 30%. Oleh karena itu, diharapkan sinergi dengan DJP dan DJPK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kepatuhan masyarakat masih menjadi tantangan, padahal pajak merupakan tulang punggung APBD Sumut. Dengan kerja sama ini, kami optimistis penerimaan pajak bisa meningkat secara signifikan,” tambah Surya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, menyebutkan bahwa PKS OP4D memberikan dua manfaat utama bagi pemerintah daerah. Pertama, akses terhadap data pajak pusat dari Ditjen Pajak untuk memperluas potensi dan ekstensifikasi pajak daerah. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
Pada penandatanganan PKS kali ini, sebanyak 129 pemerintah daerah turut serta, termasuk 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kantor Wilayah DJP yang bertindak sebagai mitra pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menekankan pentingnya pertukaran data dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.
“Di era digital seperti sekarang, teknologi mempermudah kita dalam mengelola data pajak. Namun, keamanan dan kerahasiaan tetap menjadi prioritas utama dalam proses ini,” ungkap Suryo.
Acara penandatanganan ini dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang ikut dalam PKS OP4D, serta jajaran Kementerian Keuangan. Sementara itu, di Kantor Gubernur Sumut, turut hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut 1, Arridel Midra, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumut. (hm/PE)
RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebagai bentuk Komitmen Yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.A.P., didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Kepala Baperida melakukan kunjungan ke Ditjend Pembinaan,.Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang Lanjutan pembacaan tuntutan pembunuhan wartawan dan keluarga, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo di mulai Pukul 16:00 Wib Senin (17/03/2025) Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumut resmi menetapkan eks Kepala Cabang Bank Sumut Aeknabara, MEN, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, kuasa hukum Tianas Situmorang, Poltak Silitonga SH MH merasa keberatan. Penetapan MEN, eks kepala cabang Bank Sumut Aeknabara sebagai tersangka kasus Bank Sumut vs Tianas Situmorang . . .
RADARMEDAN.COM – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam surat telegram bernomor ST/489/KEP./2025 hingga ST/492/KEP./2025, sebanyak 46 perwira menengah dan tinggi mengalami pergeseran jabatan, baik dalam bentuk promosi, rotasi, maupun mutasi ke . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima plus satu program prioritas pembangunan, selama memimpin Provinsi Sumut, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Surya (2025-2030). Lima program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). . . .
RADARMEDAN.COM – Kasus dugaan penipuan sesama anggota kepolisian yang sempat viral di Sumatera Utara kini telah mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Perkara yang melibatkan Ipda RS dan Bripka Shcalomo, yang sebelumnya dilaporkan ke Propam Polda Sumut dan Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Sumut, resmi diselesaikan melalui . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga wartawan, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) dengan agenda keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ketua Majelis Hakim, Immanuel Sirait didampingi Hakim . . .
RADARMEDAN.COM..COM, ANAMBAS - Proses pembangunan RSUD type C hasil bantuan dari Kemenkes RI di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, beberapa masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil Dua (AMDD) tidak setuju mengenai lokasi tempat pembangunan RSUD type C tersebut. Dimana, lokasi . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Jumat, 31 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yaitu tersangka PS (Lk/55 Tahun) selaku mantan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara dan kini menjabat sebagai Staf Ahli di Kantor . . .
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan telah menyusun Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan . . .
