RADARMEDAN.COM,DAIRI - Koordinator Infrastruktur Keperluan Khusus Pita Lebar Kemkominfo Ir. Harapan Takaryawan Simanjuntak. MT secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) menyampaikan perlunya persiapan pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan panggilan Call Center 112, Selasa (13/4/2022).
“Call Center 112 langsung dikelola oleh Pemda dan tindak lanjut aduan melalui saluran ini langsung dilakukan oleh Pemda itu sendiri,” ujar Takaryawan.
Menurutnya, isu yang penting dalam implementasi layanan 112 adalah bukan pada alat komunikasi melainkan respon setiap OPD.
"Hal penting dalam layanan 112 ini adalah bagaimana komitmen OPD dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” tegas Simanjuntak sembari meyakinkan peserta FGD agar memiliki komitmen yang kuat.
FGD yang difasilitasi Dinas Kominfo Dairi dilaksanakan di ruang rapat bupati dalam rangka persiapan implementasi Call Center 112 dan pengaduan layanan publik yang secara langsung dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Eddy Banurea dan selanjutnya dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
Sebagai informasi, implementasi Call Center 112 yang dalam hal ini disebut Dairi Siaga 112 telah melakukan berbagai tahapan persiapan. Diawali dengan adanya permohonan tertulis Bupati kepada Kementerian Kominfo sampai dilakukannya verifikasi secara fisik untuk melihat kesiapan Pemkab Dairi akan beberapa hal, yaitu penunjang sarana dan prasarana, personil, sistem yang digunakan dan rancangan regulasi yang memayungi penyelenggaraan Call Center tersebut.
Selanjutnya, setelah FGD ini akan dilakukan simulasi atau ujicoba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Simanjuntak menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya Layanan 112 nantinya justru akan semakin memperkuat layanan yang sudah ada dan sedang berjalan di masing-masing OPD seperti Layanan PSC 119 di Dinas Kesehatan, Layanan Penanganan Bencana dari BNPB 117 bahkan Layanan dari Kepolisian dapat disinergikan secara bersama-sama, karena semua layanan tersebut diciptakan untuk masyarakat.
“Kementerian Kominfo RI sedang berusaha melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya terkait layanan nomor tunggal untuk semua kondisi,” tegasnya ketika ada peserta menanyakan ada beberapa nomor panggilan yang masih berlaku di berbagai instansi.
Terkait dengan perkembangan implementasi di Pemkab Dairi, Ia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Kominfo sudah menyurati Operator Telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Dairi.
Sementara itu Sekda Dairi Budianta Pinem menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI yang telah membantu Pemkab Dairi mewujudkan Dairi Siaga 112.
“Layanan ini merupakan arahan dari Bupati Dairi agar masyarakat terbantu kami sebagai Pemerintah dapat melayani masyarakat dengan baik,” ujar Pinem.
Turut hadir dalam FGD tersebut adalah dari unsur OPD terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial dan Kepolisian Resort Dairi yang dihadiri oleh Kasat Reskrim dan Kasat Lantas.(HM/PR)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)