▴Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih, Cek DPT Online▴ 
RADARMEDAN.COM, BINJAI - Pungutan Liar (Pungli) yang selama ini terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai, yang mana pungli ini menjadi sebuah kejahatan yang terselubung kembali menguap ke permukaan.
Jika sebelumnya sang Kepala Disdukcapil Kota Binjai Tobertina Sitepu berkilah dan membela diri untuk tidak mengatakan adanya pungli itu, sepertinya kali ini ia tak lagi bisa ‘ngeles’. Pasalnya, persoalan yang menyangkut indikasi pidana ini kembali mencuat ke publik saat 3 orang wanita bekas pegawai honorer yang di pecat sepihak oleh Kadisdukcapil Binjai, sengaja mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jl. Sei Besitang, Medan, untuk melaporkan dugaan praktik pungli di tempat mereka bekerja sebelumnya, Senin (6/7/2020).
Ketiga mantan honorer yang terpecat sepihak itu adalah Sri Siswati Purba, Syafrida Musriani dan Tri Etyasah. Di hadapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, ketiga wanita tersebut, secara blak-blakan mengungkapkan kejahatan tersebut yang terselubung dan masiv itu.
Pantauan di Kantor Ombudsman, kedatangan mereka awalnya ketiga wanita tersebut melaporkan tentang perlakuan yang mereka terima terkait pemecatan sepihak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai, Tobertina Sitepu.
“Awalnya ada salah satu warga yang posting di media sosial bahwa jam 9 pagi kantor Disdukcapil kosong, belum ada pelayanan. Intinya postingan tersebut seperti ingin menjatuhkan disdukcapil. Akibatnya rekan kami Ida (Syafrida Musriani) di rumahkan, dikait-kaitkan dengan postingan tersebut,” beber Sri Suswati Purba.
Kemudian, pada saat bulan Ramadan lalu, Sri bersama kedua rekannya berkumpul untuk buka puasa bersama. Di kesempatan itu, mereka sempat membahas tentang nasib honorer yang belum gajian. Ternyata pembahasan itu sampai ke telinga Kepala Dinas, hingga akhirnya mereka dirumahkan tanpa alasan jelas.
Paparan Sri pun meluas hingga menyangkut praktik pungli di Disdukcapil yang diakuinya sangat diketahuinya. Apalagi dirinya memang berada di dalam lingkungan tersebut. Kata dia, ada berbagai pihak yang terlibat dalam praktik calo (Pungli) di Disdukcapil Binjai. Tak hanya sebatas honorer dan sipil, namun juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dara Puspita Tarigan (Kasi Informasi Data), Yani Leo (Kasi Mutasi) Aminuddin (honorer) dan Elisnawati (Kasubag Kepegawaian)itu beberapa calo di sana. Berkas dari luar banyak yang masuk melalui mereka,” ungkapnya.
Dikatakan Sri, untuk biaya yang di tentukan oleh kepala dinas cukup variatif. Misalnya pengurusan dokumen administrasi kependudukan sebesar Rp50.000, untuk e-KTP Rp10.000, untuk KK Rp 25.000 untuk KK dan surat pindah, akte Kawin Rp100.000- 200.000. Sedangkan akte kelahiran Rp20.000.
“Semua harusnya gratis, tapi itu harga yang dipatokkan, kalau masyarakat mau urus sendiri tetap boleh, tanpa biaya, tapi berkasnya lama selesai. Harga itu untuk di dalam, calon gak tahu minta harga berapa ke masyarakat,” tuturnya.
“Uang hasil pungli dikumpulkan oleh Putri Alfiani (honorer) untuk selanjutnya disetorkan kepada Sella (CPNS),” imbuhnya.
Uang hasil pungli, sambungnya, digunakan untuk kepentingan kepala dinas dan Elisnawatilah yang menjemput berkas ke kepala lingkungan.
“Sampai uang untuk beli cincin anaknya diambil dari sana,” ujarnya dengan lantang
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, terkejut dengan modus praktik pungli di Disdukcapil Binjai. Ia menyayangkan peristiwa tersebut masih terjadi.
“Kalau mau dilaporkan lengkapi berkasnya, syarat formil dan materil harus dipenuhi. Untuk pungli memang harus korban dari pungli yang melapor,” tuturnya.
Terkait hal ini, Kepala Disdukcapil Kota Binjai, Tobertina Sitepu belum merespon konfirmasi yang disampaikan team wartawan Kota Binjai. (Rahmad/PR)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Camat Sipahutar non aktif Budiarjo Nainggolan (BN) divonis 1 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan pemilu sebagaimana diatur pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Junto Pasal 71 ayat (1) UU No. 26 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024 di Tiara Convention Center Medan. Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024. Bertempat di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dua pasangan calon (Paslon) dengan nomor urut 1, Bobby . . .
RADARMEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN - Kasus viral seorang anak yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Padangsidimpuan kini berakhir dengan kesepakatan damai, Selasa (12/11/2024). Mediasi dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna. Setelah melalui mediasi yang diinisiasi oleh kepolisian dan dihadiri oleh pj. Bupati, . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Rumah Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu yang juga mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, diduga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal (OTK). Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syafrudin saat dikonfirmasi membenarkan kejadian . . .
RADARMEDAN.COM -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan menggelar debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini, Jumat (8/11/2024) di Four Point by Sheraton Jalan Gatot Subbroto Medan yang akan dimulai pada pukul 19.00 WIB-21.00 WIB. Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi . . .
RADARMEDAN.COM - Kembali Pemko Medan meraih penghargaan bergengsi di sektor digitalisasi. Kali ini Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan Championship TP2DD (Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terbaik 1 tahun 2024 tingkat Kota Wilayah . . .
RADARMEDAN.COM - Sebagai upaya mencegah terjadinya ancaman dan serangan siber yang semakin kompleks di era digital saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mengadakan Sosialisasi Keamanan Siber bertempat di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (7/11). Sosialisasi yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Penebangan kayu di kaki pegunungan Sipiso-piso beberapa waktu lalu membuat sejumlah pihak bertanya bagaimana legalitas penebangan kayu tersebut. Informasi yang diperoleh media ini saat menelusuri kasus ke desa Situnggaling, kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Oktober 2024 lalu bahwa kegiatan tersebut sudah . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Pengeroyokan empat warga yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Tarutung - Sipirok Rabu (30/10) kini menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Pidana Dr. Raja Induk Sitompul SH MH menyebut penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di daerah Pahae itu murni kriminal dan harus diusut. "Menyikapi . . .
