RADARMEDAN.COM - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mengaku sangat kecewa terhadap kontraktor PT Waskita Karya (WK) yang mengaku tidak memiliki kemampuan dana untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Sumut senilai Rp 2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.
"Ini benar-benar memalukan, perjanjian kontrak sudah ditanda-tangani, tapi kemudian mengaku tidak ada dana. Jika benar demikian, PT WK tidak saja mempermalukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pejabat lainnya di jajaran Pemprov Sumut. Tapi juga masyarakat Sumut ikut tertipu, sebab sudah berharap proyek multiyears ini berhasil," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Sabtu (5/11/2022) di Medan.
Ditambahkan anggota dewan Dapil Simalungun dan Pematangsiantar ini, jika progres proyek pembangunan jalan dan jembatan baru terealisasi sekitar 5 persen, dari yang ditargetkan sebesar 33 persen per Desember 2022, berarti PT WK tidak ada niat baik mengerjakannya dengan alasan tidak ada dana.
"Jika kontraktor BUMN sekelas PT WK dikasi terlebih dahulu dana, baru dikerjakan, tentu anak kecil pun bisa jadi kontraktor," tandas Mangapul seraya mengaku, Pemprov Sumut sudah begitu serius "memuluskan" jalan provinsi di Sumut dan sudah mengalokasikan anggaran di APBD Sumut TA 2022 Rp 500 miliar dan 2023 sebesar Rp 1,5 triliun, tapi kontraktornya malah loyo.
Dalam persoalan ini, Mangapul meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersikap tegas, jika sampai Desember 2022, PT WK tidak mampu menyelesaikan progres hingga 33 persen, sebaiknya segera diputus kontraknya dan serahkan penanganannya kepada kontraktor lokal, tanpa harus kehilangan keuangan daerah.
“Masih banyak kontraktor daerah yang memiliki keuangan dan mampu mengerjakan proyek ini, sebaiknya berdayakan potensi daerah untuk merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut secara cepat dan tepat,” tegas anggota Komisi B ini.
Namun Mangapul tetap berprinsip, bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan ini, harus tetap dilanjutkan dengan berbagai solusi yang tepat, salah satunya melibatkan kontraktor yang lebih siap dan mampu, baik pendanaan dan infrastruktur pekerjaan.
"Kami setuju dengan pernyataan Pak Edy Rahmayadi, bahwa proyek ini harus terus jalan dan tidak boleh gagal, karena ini kebutuhan dan aspirasi rakyat Sumut yang memang merindukan jalan dan jembatan yang bagus untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi rakyat Sumut,” pungkas Mangapul. (Hanson Munthe)/PE
TAG : tokoh,sumut,politik