Kementan Ungkap Penyebab Terjadinya Pergeseran Fungsi Lahan Pertanian
Oleh : Radar Medan | 18 Jan 2025, 21:18:10 WIB | 👁 1130 Lihat Nasional
Keterangan Gambar : Petani menanam padi dengan latar belakang kompleks perumahan di Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (3/1/2025). (Antara)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Masifnya alih fungsi lahan pertanian dikatakan karena para petani sebagai pemilik lahan menjual lahan mereka. Hal itu terjadi karena produktivitas lahan pertanian yang dihasilkan tak menguntungkan, bahkan merugi.
Ahli Utama Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi menyebut, pemilik lahan menjual lahan karena menilai bertani sudah tidak menguntungkan.
“Lahan pertanian tersebut beralih fungsi menjadi perumahan, juga pertokoan, dan lainnya,” kata dia dalam perbincangan dengan RRI Pro3, Sabtu (18/1/2025).
Pihaknya mendata, setiap tahunnya, lebih dari 100 ribu hektare lahan pertanian beralih fungsi. Setidaknya di tiga tahun terakhir alih fungsi lahan pertanian sudah sangat mengkhawatirkan.
Dedi menyebutkan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dengan kualitas yang baik. Di antaranya, penggunaan alat pertanian berteknologi maju, penyedian dan kemudahan akses pupuk dan bibit unggul.
“Perbaikan dan pembangunan irigasi, serta peningkatan kemampuan SDM pertanian. Harapannya, membuat petani yang sudah ada kembali bergairah dan memancing para milenial untuk terjun ke dunia pertanian,” ujarnya.
Selain itu, sebut Dedi, karena setiap menjelang panen harga komoditasnya selalu turun. Oleh karena, pemerintah sudah memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap hasil petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru.
“Seperti padi HPP nya sekarang Rp6.500 per kilogram. Namun, tentu gabahnya juga harus memenuhi syarat Bulog, seperti kadar airnya tak boleh lebih dari 25 persen,” ucapnya.
“Oleh karena penggunaan teknologi pertanian, seperti mesin pengering sangat penting. Dengan berbagai upaya ini diharapkan petani tidak lagi menjual lahannya.”
Berdasarkan Sensus Pertanian BPS 2023, jumlah petani di Indonesia adalah 27.802.434 orang. Jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Pada 2013, jumlah petani di Indonesia mencapai 31,70 juta orang. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah petani di Indonesia, di antaranya harga jual yang rendah, sulitnya akses pupuk dan bibit, dan mahalnya tenaga kerja.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, jumlah petani gurem di Indonesia mencapai 16,89 juta rumah tangga. Angka ini naik 18,54% dari 2013 yang jumlahnya 14,25 juta rumah tangga.
Petani gurem adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare. Kenaikan jumlah petani gurem ini disebabkan oleh semakin sempitnya lahan pertanian. (ANTARA)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .