RADARMEDAN.COM,DAIRI - Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.
Dalam mendukung hal itu, serta mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia agar dapat lebih dipastikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH), Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi Kabupaten Dairi tahun 2022, Selasa (14/06/2022) di Balai Budaya, Sidikalang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Dr Eddy Keleng Ate Berutu, dan diikuti secara virtual oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Diwakili Deputi Pemenuhan Hak Anak, Agustina Erni; Asdep Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus Kementerian PPPA sekaligus koordinator Tim 9, Robert Sitinjak, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak Dinas P3A Provinsi, Afini SE, Tim Penilai Independen, Forkopimda Kabupaten Dairi, Wakapolres, Deni Boy Panggabean dan Kasi Intel Kajari Dairi.
Selanjutnya ada Kepala Bappeda Varles Bancin, Kepala Dinas P3AP2KB, dr Nitawati Sitohang, Kepala Dinas Terkait, Camat dan Kepala Desa, Ketua TP PKK Romy Mariani Eddy Berutu, Lembaga Masyarakat seperti Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Insan Pers dan undangan lainnya.
Dalam Arahannya, Bupati Eddy Berutu menjelaskan pemerintah, baik pusat maupun Daerah, memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal Ini kata Bupati tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
"Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komit mendunia melalui “World Fit For Children”, di mana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya," ujarnya.
Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Dairi terus berbenah untuk memenuhi kriteria menuju KLA.
"Suatu daerah, kabupaten atau kota dapat dikategorikan layak anak apabila kabupaten tersebut mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin “pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak," kata Bupati menegaskan.
Masih kata Bupati, patut disyukuri Pemerintah Kabupaten Dairi telah lolos verifikasi lapangan Hybrid yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 lalu sebagai tahap lanjutan dalam hasil evaluasi mandiri kabupaten layak anak yang patut disyukuri.
"Ini tahapan yang patut kita syukuri, kenapa?, Karena kita harus melewati 24 Indikator Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang harus dipenuhi yang terdiri dari terdiri dari 1 (satu) kelembagaan dan 5 (lima) klaster. Terima kasih kepada Ibu Deputi beserta semua Tim Verifikator Dan Pelaksana Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang hari ini melaksanakan verifikasi di Kabupaten Dairi. Kami optimis, lewat tahapan verifikasi ini kabupaten kami akan bisa memasuki era baru," kata Bupati mengakhiri.(HM)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)