RADARMEDAN.COM - Sahat Simatupang, salah satu dari enam aktivis antikorupsi yang mengadu ke KPK, Kamis 13 Februari 2020, mengenai penjualan lahan eks HGU PTPN II , menanggapi hasil rapat Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 12 Maret 2020.ÂÂ
Menurut Sahat Simatupang, perintah presiden untuk menyelesaikan masalah di lahan eks HGU PTPN II tidak akan berjalan jika tanpa penegakan hukum yang tegas.
"Menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung sejak tahun 1998 dan mulai ditangani sejak tahun 2000 lewat Tim B Plus bentukan Gubernur Sumut tentu bukan perkara mudah." kata Sahat, Kamis 12 Maret 2020 kepada RADARMEDAN.COM
Langkah pertama yang harus dilakukan, menurut Sahat, dimulai dari penegakan hukum yang tegas terhadap spekulan tanah dan pihak - pihak yang membantu.
"Pihak yang membantu tentu bukan orang luar, melainkan orang dalam. Pelajari saja sengketa diatas lahan eks HGU PTPN II yang melibatkan Tamin Sukardi, Mujianto dan Pihak PTPN II dan putusan perkaranya. Ini salah satu contoh." kata eks Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin Sumut.ÂÂ
Menurut Sahat, laporan dan alat bukti sudah dua kali diserahkan oleh kuasa hukum enam aktivis antikorupsi ke Direktorat Pengaduan Masyarakat.
"Dan alat bukti lainnya akan kami susulkan lagi dalam dua dan tiga kategori berikut modus atau pola dugaan korupsinya dan pihak yang diduga terlibat." ujar jurnalis Tempo ini.
Sahat yakin penyidik KPK bisa mulai menyelidiki laporan mereka terlebih setelah Presiden Joko Widodo membahas upaya penyelesaian eks HGU PTPN II.
"Laporan pengaduan kami jangan dihentikan KPK agar perintah Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan masalah lahan eks HGU PTPN II berjalan efektif. Kuasa hukum kami siap memberikan penjelasan kepada KPK." ujar Sahat.ÂÂ
Sebelum melayangkan pengaduan ke KPK, ke enam nya, ujar Sahat lebih dulu melayangkan somasi pada September 2019,  untuk mendapatkan penjelasan perihal dasar hukum surat perintah pembayaran lahan eks HGU PTPN II ke rekening PTPN II.
" Somasi kami membuktikan niat baik kami membantu para pihak menyelesaikan masalah distribusi lahan eks HGU agar tidak timbul masalah hukum kemudian hari. Namun somasi tidak ditanggapi PTPN II, Gubernur Sumut dan lain - lain." ujar Sahat.ÂÂ
Presiden Joko Widodo, Rabu sore kemarinÂÂ
Menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menterinya. Menariknya ratas kedua kali ini khusus hanya untuk membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumut.
Selain dihadiri para menteri, ratas ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan beberapa Walikota yang ada di Sumut. Jokowi turun tangan langsung lantaran permasalahan sengketa lahan yang terjadi sudah berlarut-larut.
Jokowi pun meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah.
"Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemprov. Tolong betul-betul ada inventarisasi, verifikasi ulang," tuturnya (SS)/PE/red
ÂÂ
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
