RADARMEDAN.COM, KARO - Surat DPP Partai Golkar No: SE-28/GOLKAR/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 perihal Proses Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar. DPD Partai Golkar Kabupaten Karo melakasanakan rapat peleno, dikantor DPD partai Golkar Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting no 13, Jumat(8/11/2019) pukul 11.00 WIB. Untuk menindak lanjuti Surat DPD Partai Golkar Sumatra Utara No: Ins-09/GK-SU/XI/2019 Perihal Pembentukan Tim Pilkada Partai Golkar Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris H. Amas Muda Siregar.
Hal ini Dijelaskan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karo, Ferianta Purba didampingi wakil ketua harian Bahagia Tarigan, Sekretaris Partai Golkar Firdaus Sitepu, Ketua OKK( Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan) Amry Kesuma Sembiring Pelawi, Ketua KOSGORO Kabupaten Karo Hery Ricardo Ginting, anggota DPRD Karo dari Fraksi Golkar Sip Ken Ginting, kepada wartawan, Minggu(10/11/2019).
"Berdasarkan surat tersebutlah, kami DPD Partai Golkar Kabupaten Karo membuat rapat pleno terkait pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Karo ini, untuk membuka tahapan bakal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Karo," urai Ferianta Purba.
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut,
1.11 sampai dengan 25 November 2019 Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati.
2. 26 sampai 28 November 2019, Pengembalian formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati.
3. 30 November 2019, Menjajaki potensi Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati serta Rapat Pleno diperluas Untuk menetapkan Bakal Calon
4. Desember 2019, Penyampaian nama Bakal Calon ke DPD partai GOLKAR Provinsi Sumatra Utara dilanjutkan survei tahap I(dikoordinir oleh tim Pilkada Sumatra Utara).
5 Januari 2020, Minggu 1-2 fit and proper test terhadap bakal pasangan calon sepanjutnya Minggu ke 3 dan 4, komunikasi tahap lanjutan dengan Parpol Lain.
6. Februari 2020, Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati ke DPP Partai Golkar di Jakarta
Syarat Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
1. Tidak dikutip biaya pendaftaran.
2. Membuat surat pernyataan bersedia menjadi Bakal Calon Bulati/Wakil Bupati.
3. Bersedia Untuk melengkapi seluruh berkas dan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU dan Undang-undang.
4. Mengisi formulir Bio Data secara lengkap dengan melampirkan photo copy masing-masing data (rangkap 2)
5. Melampirkan pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, 4x6 sebanyak 5 lembar latar belakang kuning
6. Melampirkan NPWP (photo copy)
7. Melampirkan Visi Misi dan Program Kerja pada saat uji kelayakan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatra Utara.
8. Surat Pernyataan apabila Bakal Calon teepilih menjadi Bupati/Wakil Bupati membuat fakta integritas.
9. Bersedia dilakukan survei oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatra Utara.(RT/RM)/PE/red
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)