Dinilai Langgar PP 54 Tahun 2017, Managemen PT PSU Diminta Dievaluasi

RADARMEDAN.COM - PT. Perkebunan Sumatera Utara (PSU) bukan hanya tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD, namun secara terus menerus menggerogoti Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Sekrataris Fraksi PDI perjuangan DPRD Sumut Ust. Syahrul Efendi Siregar secara tegas meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengambil tindakan secepatnya agar permasalahan yang terus terjadi di PT.PSU segera teratasi.

“Banyak persolan yang terjadi di PT PSU sehingga perusahaan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh dan mendasar,” ujar Ust Syahrul dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (11/1/2022).

Permasalahan pertama Kata Ust. Syahrul, terkait informasi akurat yang disampaikan oleh internal PT. PSU tentang adanya tender beras untuk karyawan yang menguntungkan oknum manajemen PT. PSU.

“Informasi yang kami dapat pejabat PT. PSU yang saat ini menjabat sebagai Komisaris melakukan markup harga beras. Dimana Direktur terpilih menghapus tender beras ternyata harga beras hanya Rp. 9.500 per Kilogram, sementara harga sebelumnya Rp. 10.500 per Kilogram, artinya ada Rp. 1.000 per kg yang dimarkup dengan mekanisme tender oleh manajemen sebelumnya,” kata Ust Syahrul.

Terkait temuan penggelapan CPO PKMS Tanjung Kasau lanjutnya, dimana kasusnya berawal dari adanya surat keberatan dari PT. Multimas Nabati Asahan kepada PSU, surat tanggal 27 November 2020, karena PSU tidak dapat memuat CPO sesuai kontrak, dan disebutkan bahwa hal ini sudah berulang kali terjadi.

“Sementara berdasarkan laporan harian group maskep, dilaporkan bahwa stok CPO masih tersedia,dan anehnya  setelah dilakukan pemeriksaan stok CPO dan ditemukan adanya selisih CPO 480.503 yang tidak ada fisiknya,” terangnya.

Yang perlu dicermati dari kasus tersebut ungkap Ust. Syarul, ada kesan pembiaran dan penyelesaian kasus yang bertele-tele, sehingga patut diduga adanya keterlibatan manajemen yang lebih tinggi yang melindungi MASKEP PMKS yang disebutkan sebagai pelaku tunggal. 

“Apalagi kita melihat Kebun-kebun PT. PSU tidak pernah dilakukan perawatan dan pemupukan secara baik, padahal anggaran untuk pemupukan dan perawatan selalu disediakan,” ungkapnya.

Ust. Syahrul juga mengungkapkan beberapa persoaln lain diantaranya, terkait kerjasama PSU dengan Primkopad, yang dalam kontrak kerjasama tidak ada kompensasi biaya. disebutkan tanpa kompensasi karena Primkopad membutuhan tanah timbunan untuk menutup galian c nya. 

“Kerjasama ini perlu ditelusuri dan digali  lebih jauh, selain tidak lazim dalam kontrak kerjasama, apakah senilai kompesasi tersebut, apakah tidak ada hal lain dibalik kerjasama tersebut,” ungkapnya.

Terakhir Ust. Syahrul juga menanyakan soal kehilangan minyak kotor (MIKO) yang tidak diketahui di Pabrik PKS Simpang Gambir. Ia menuturkan hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan manajemen.

“Bila pun keterlibatan manajemen tidak dapat dibutikan, setidaknya kehilangan MIKO tersebut menunjukan ada nya pembiaran atas prilaku curang dan culas dalam pengelolaan perusahaan milik daerah,” pungkasnya. (ril AJ/PE)

Berita Terkait

• Gubernur Sumut Berikan Serahkan Bantuan kepada Korban Bom Sibolga
• Ketua DPRD Medan Pertanyakan ASN Lolos Caleg
• Poldasu Selidiki Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Nias Barat
• Pohon Tumbang Penyebab Macet, Pengendara Diimbau Cari Jalan Alternatif

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Ini Ciri-ciri Virus Corona, Dirasakan Penderita COVID-19 Hari ke Hari
• Diduga Stres, Anggota Polisi Loncat Dari Jembatan Fly Over Jamin Ginting
• Lagi Viral di Medsos, Makan Ayam Pinadar di Sitinjo Sidikalang 2 Ekor 800 Ribu