Keterangan Gambar : Masyarakat Rokan Hilir mengadakan aksi demontrasi kembali menuntut hak Plasma dari PT Salim Ivomas Pratama, Perkebunan Sungai Dua Rokan Hilir, Rabu, 26/2/2025
RADARMEDAN.COM, RIAU - Rokan Hilir, 26/2/2025, Koperasi Sinembah Jaya Abadi Rohil bersama masyarakat Rokan Hilir mengadakan aksi demontrasi kembali menuntut hak Plasma dari PT Salim Ivomas Pratama, Perkebunan Sungai Dua Rokan Hilir, Riau yang telah berdiri dari tahun 1983.
Ketua Koperasi Sinembah Jaya Abadi, berdiri tahun 2012, Bapak Suranto mengatakan bahwa pihak PT Salim Ivomas Pratama tidak taat dengan Undang Undang Pasal 11 Permentan no 26 tahun 2007 juga Pasal 12 PP 26/2021 mengenai kewajiban perusahan memberikan plasma pada masyarakat dan mengangkangi Surat Rekom Bupati Rokan Hilir pada masa kepemimpinan bapak Suyatno pada tahun 2021.
Mengenai Kewajiban PT Salim Ivomas Pratama Memberikan Kewajiban 20 persen Plasma kepada Masyarakat.
Pantauan dari wartawan di lapangan, peserta aksi ini sudah 3 kali melakukan aksi menuntut hak plasma dari PT Salim Ivomas Pratama yang sudah puluhan tahun berdiri, tapi belum pernah memberikan plasma pada masyarakat.
Diketahui sudah ada Rekom dari Bupati, agar PT Salim Ivomas segera memberikan plasma kepada masyarakat, masyarakat kecewa dan merasa dirugikan dengan sikap PT Salim Ivomas.
Kepada wartawan ketua Koperasi Sinembah Jaya Abadi menyampaikan akan terus melakukan aksi sampai haknya diberikan, bahkan akan mendatangkan massa yang lebih banyak.
"Aksi ini di hadiri massa 350 orang dari masyarakat yang tergabung dengan Koperasi Sinembah Jaya Abadi dan Aksi ini akan kita lakukan lagi dengan massa lebih besar bila perlu kita akan menurunkan 1500 massa bahkan lebih jika tuntutan masyarakat tidak di penuhi Pihak PT Salim," ucapnya.
Ia memaparkan sudah 37 tahun PT Salim tidak pernah memberikan hak plasma pada masyarakat.
Suranto juga menyatakan sudah pernah di adakan pertemuan pihak PT Salim dengan masyarakat, yang di hadiri Bapak Bupati, Menteri kehutanan dan Pertanian serta aparat dari kepolisian, keputusan pada saat itu agar Pihak PT Salim memberikan hak plasma kepada masyarakat sekitar 20 persen dari lahan yang di buka PT Salim.
Luas areal PT Salim sekarang sekitar 45.000 Hektar tapi sampai saat ini apa pun bentuk plasma belum pernah di berikan.
"Jadi Kami Masyarakat Rokan Hilir meminta pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan juga Menteri Kehutanan dan ATR agar mendengarkan keluhan masyarakat dan menindak PT Salim Ivomas Pratama, jika perlu di audit pak ijin lahan HGU nya,"ucap Ketua Koperasi Sinembah Jaya Abadi, Suranto.
Terpisah, saat media ini mencoba konfirmasi ke PT Salim Ivomas Pratama, telepon terhubung ke gedung Indofood.
"Terimakasih sudah menghubungi Gedung Indofood, silahkan tekan ekstension atau tekan 0 untuk bantuan operator," jawab mesin otomatis.
Saat ditekan angka 0, operator tidak menjawab, dan telepon terputus. (HM/pe) (Tim/DG)
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)