Diduga Korupsi, Warga Minta Pemkab Simalungun Tidak Lantik Pangulu Nagori Bosar

Oleh : Radar Medan | 15 Mei 2023, 18:12:19 WIB | 👁 990 Lihat
Daerah
Diduga Korupsi, Warga Minta Pemkab Simalungun Tidak Lantik Pangulu Nagori Bosar

RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Sejumlah warga di Nagori Bosar, kecamatan Panombean Panei, Simalungun, Selasa (9/5) menggelar aksi protes atas pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Nagori. Warga meyakini S selaku Pangulu Nagori Bosar didiga tidak transparan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori Bosar.

Keberatan yang disampaikan warga selanjutnya disampaikan dengan memasang spanduk protes, berisikan jika warga menolak BUMNAG Nagori Bosar diajukan dalam kompetisi badan usaha desa terbaik. 

Selain itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun agar membatalkan pelantikan S sebagai pangulu periode berikutnya.

Warga menilai kasus BUMNAG akan dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun dan menyeret nama S pemenang pemilihan Pangulu Nagori Bosar. 

Dalam spanduk protes yang disampaikan warga tertulis pengelolaan BUMNAG bobrok dan amburadul.

Sementara, Debi (32) salah seorang warga Nagori Bosar mengatakan, warga sekitar kecewa dengan pengelolaan BUMNAG yang dinilai tidak transparan. 

Tidak hanya itu, perencanaan dalam tata kelola BUMNAG juga dilakukan secara amatir dan menghambur hamburkan keuangan BUMNAG.

“BUMNAG membangun tandon sumur bor di Huta 1 padahal di lokasi yang sama juga sudah beroperasi tandon air sumur bor yang sama. Sehingga pembangunan nya tidak sesuai kebutuhan,” ujar Debi.

Akibat perbuatan manajemen BUMNAG warga merugi, dimana pembangunan fasilitas sumur bor yang berdiri atas bantuan sosial kini akan difungsikan secara komersil.

“Manajemen BUMNAG bangun tandon air di lokasi yang sudah ada tandon air nya. Kemudian sumur yang mereka bangun justru tidak berfungsi, ini kan pemborosan anggaran BUMNAG,” ujarnya.

Warga mengaku, hingga kini kesulitan dalam meminta pertanggung jawaban BUMNAG dari S selaku Pangulu Nagori Bosar kala itu. Sementara, pergantian direktur BUMNAG juga dilakukan tanpa musyawarah dengan warga Nagori Bosar.

Atas kejadian itu, warga berharap aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap BUMNAG.

Terpisah, S selaku mantan pangulu Nagori bosar dan pemenang pemilihan Pangulu Nagori Bosar, saat dikonfirmasi wartawan radarmedan di nomor 0852 XXXX 7748 pada hari Jumat, (12/05) sekira pukul 15.52 WIB tidak mengangkat telepon WhatsApp dan hanya menampilkan status berdering. Dihari berikutnya, pada hari Sabtu, (13/05) sekira pukul 13.17 WIB awak media kembali mencoba menghubungi mantan pangulu Nagori bosar, akan tetapi tidak membalas pesan WhatsApp dan hanya terlihat centang dua dan tanda centang yang sudah dibaca, saat awak media radarmedan mencoba menelepon Mantan pangulu S sekira jam 16.27 WIB  (13/05), tidak kunjung diangkat sampai berita ini dikirimkan ke redaksi. (Andrew Panjaitan/Tim)/PE


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas